JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto mengatakan, partai politik memiliki kebiasaan memperlambat laporan pertanggungjawaban keuangan dari tenggat waktu yang sudah ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuannya, ungkap Yenny, agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa menjangkau untuk melakukan audit dana parpol.

‎"Sehingga semakin mempersulit proses audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata dia saat diskusi "rekomendasi dari masyarakat sipil dalam menyikapi bantuan keuangan oleh negara kepada partai politik" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

‎Lebih lanjut, Yenny juga mengutarakan parpol di Indonesia belum mempunyai Petugas Pengelola Informasi dan Data (PPID) sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

"Sehingga hal itu itu menjadi indikator yang semakin menyulitkan untuk mengaudit dana parpol dari APBN karena orang yang menangani keuangan biasanya tidak jelas dan selalu berganti," imbuhnya.

Atas persoalan itu, ia menegaskan bahwa dari sekian banyak parpol di Indonesia belum ada‎ yang memiliki komitmen transparansi dan akuntabilitas. "Masih sangat rendah," sebutnya.(yn)