BANDARLAMPUNG (TEROPONGSENAYAN) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan dan fokus untuk mengatasi kemiskinan.

"Saya menekankan pemerintah daerah untuk berupaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai memberikan pengarahan kepada Bappeda se-Lampung, di Bandarlampung, Jumat (20/10/2017).

Karena itu, lanjutnya, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan jangka pendek agar tak ada ketimpangan atau kesenjangan.

Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus fokus untuk menanggulangi kemiskinan yang saat ini mencapai 40 persen masyarakat berpendapatan rendah.

"Saya mendorong pengusaha besar untuk menggandeng UMKM dan petani, agar dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Harus ada prioritas terutama pada sektor unggulan dan belanja pemerintah daerah juga harus dibuat rinci per tahun," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi adanya pesta demokrasi seperti pilkada mengingat akan ada daerah baru yang perlu dibenahi dalam konteks lima tahun ke depan.

Ketua Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan bahwa arahan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Bappeda se-Lampung berupa penajaman perencanaan menyusun RPJMD serta antisipasi pilkada tahun depan.

"Beliau (Bambang red) meminta Bappeda untuk lebih fokus merencanakan pembangunan berkelanjutan serta menanggulangi kemiskinan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah diminta secara spesifik untuk fokus menanggulangi kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, antara yang kaya dan miskin.

Selain itu, Bappenas lanjutnya, meminta untuk menggali sumber pembiayaan dari masyarakat atau investor dan tidak mengandalkan dana APBD dan APBN.

"Khusus bidang ekonomi, pemerintah provinsi akan menggali sumber pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sektor unggulan seperti perkebunan dan pertanian agar produksi meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat," tambahnya. (Ant/icl)