JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik dari AEPI Salamudin Daeng mengaku tidak sepakat dengan langkah pemerintah yang akan menjual jalan tol ke pihak swasta.

"Tol dibangun dengan uang negara. Pemerintah melalui APBN membiayai pembangunan tol. Dengan demikian tol sebetulnya adalah milik rakyat. Tol yang dibangun dengan dana pajak tidak boleh disewakan kepada rakyat," tandas Salamudin pada wartawan di Jakarta, Kamis (09/11/2017).

Tak hanya itu, jelas dia, tol dibangun dengan utang BUMN dalam jumlah besar. Sampai saat ini BUMN adalah aset negara. BUMN adalah milik rakyat.

"Namun belakangan ini BUMN menjadi bancakan oligarki penguasa. Mereka memperalat BUMN untuk mendapatkan proyek. Proyek-proyek yang dikerjakan BUMN adalah proyek dengan biaya super mahal," katanya.

Sebagai contoh, terang dia, biaya pembangunan tol Becakayu adalah Rp. 7,2 triliun, panjang 21 km, harga per meter Rp. 350 juta.

"Harga tol termahal di seluruh dunia dan mungkin akhirat," selorohnya.

Yang aneh, kata dia, dana dari APBN disebut sebagai penerimaan (revenue) perusahaan BUMN padahal itu adalah utang BUMN kepada rakyat.

"Lalu dilanjutkan dengan kontrak pembangunan jalan tol dengan pemerintah. Lalu dibuatlah tol dengan harga super mahal. Paling mahal sedunia, tanpa amdal, tanpa studi kelayakan, yang penting buat. Toh uang rakyat yang dipakai, begitu pikiran licik penguasa," tandasnya.

"Akibatnya utang BUMN membengkak. Sampai dengan Juli 2017 posisi utang 4 BUMN infrastruktur amat mengkhawatirkan," bebernya.

"Itulah mengapa? utang BUMN pembuat jalan tol yang mendapat PMN melambung setinggi langit. Tapi jalan tol satu persatu dikuasai taipan dan asing. Ini skandal murahan sekte pemburu harta. Penjualan jalan tol kepada Taipan swasta dan asing adalah skandal yang dipikirkan dan dorancang sejak awal. Ini adalah kejahatan terhadap konstitusi dan rakyat," pungkasnya. (icl)