JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, M. Kurtubi meminta Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan rencana perubahan alokasi daya listrik yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

“Alokasi penambahan dan pembebasan konsumsi daya listrik itu tidak dikenai biaya. Itu terserah masyarakat. Sebab, konsumsi listrik terus meningkat, dan agar lebih produktif dan mencerdaskan,” kata Kurtubi dalam dialektika demokrasi 'Penyederhanaan Listrik: Manfaat Atau Mudharat ?" bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2017)

Karena itu ke depan kebutuhan listrik makin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas kerja, industri, dan menuju negara maju itu dibutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklit (PLTN).

Sementara itu alokasi daya itu sendiri untuk memberi kebebasan kepada masyarakat untuk konsumsi daya listrik, dan pemerintah mendorong investasi industri untuk meningkatkan lapangan kerja.

“Jadi, alokasi daya itu tanpa biaya. Ini kebijakan bagus menuju negara maju untuk konsumsi listrik yang produktif dan mencerdaskan,” katanya.

“Kalau alokasi daya listrik ini tidak membebani masyarakat, maka Menteri ESDM harus menjelaskan. Kenapa kebijakan ini mendadak? Padahal, yang dibutuhkan adalah listrik murah,” tutur Eni.

Menurut Eni, saat ini masih 18 juta rakyat yang masih membutuhkan subsidi listrik (900 VA), dan sebanyak 2.500 desa yang belum menikmati listrik. “Jadi, sebaiknya dana alokasi daya listrik dialokasikan untuk subsidi dan desa yang belum ada listriknya,” ungkapnya.

Tapi, kalau alokasi daya itu untuk mobil dan kompor listrik kata Eni, maka pemerintah harus mengkaji terlebih dulu dan menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

“Mobil listrik itu mahal, dan kompor listrik harus disiapkan infrastrukturnya,” pungkasnya. (icl)