JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dianggap gagal melaksanakan fungsi anggaran. Pasalnya, mereka tidak berhasil membuat RAPBD 2015 bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ketidaksepahaman antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembahasan APBD menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD telah gagal mengemban kewajibannya sebagi fungsi anggaran," kata Pengamat Kebijakan Publik Melkior Wara Mas kepada teropongsenayan di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Melkior mengatakan, seharusnya DPRD DKI Jakarta memaksimalkan fungsi anggarannya dengan bersikap proaktif dan bukan reaktif seperti yang selama ini ditunjukkan. "Mereka harus piawai mengagregasikan kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan," katanya.
Kegagalan itu juga menunjukkan bahwa kurangnya kemauan politik anggota DPRD dalam pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial warga DKI Jakarta. (al)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
