Opini
Oleh Aliyudin pada hari Rabu, 25 Mar 2015 - 10:07:20 WIB
Bagikan Berita ini :

DPRD DKI Jakarta Gagal Lakukan Fungsi Anggaran

54Gedung DPRD Jakarta.jpg
Gedung DPRD DKI Jakarta (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dianggap gagal melaksanakan fungsi anggaran. Pasalnya, mereka tidak berhasil membuat RAPBD 2015 bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ketidaksepahaman antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam pembahasan APBD menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD telah gagal mengemban kewajibannya sebagi fungsi anggaran," kata Pengamat Kebijakan Publik Melkior Wara Mas kepada teropongsenayan di Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Melkior mengatakan, seharusnya DPRD DKI Jakarta memaksimalkan fungsi anggarannya dengan bersikap proaktif dan bukan reaktif seperti yang selama ini ditunjukkan. "Mereka harus piawai mengagregasikan kepentingan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan," katanya.

Kegagalan itu juga menunjukkan bahwa kurangnya kemauan politik anggota DPRD dalam pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial warga DKI Jakarta. (al)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #DPRD DKI Jakarta  #Gubernur DKI Jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Abolisi dan Amnesti: Jalan Menuju Rekonsiliasi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi

Oleh Ariady Achmad dan Team teropongsenayan.com
pada hari Selasa, 05 Agu 2025
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar keputusan politik biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Rusly Moti, ...
Opini

Selesaikan Polemik Ijazah Presiden Jokowi dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai ...