JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia memberikan rapor merah pada pemerintahan Presiden Joko widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Selama 156 hari pemerintahan Jokowi-JK kebijakan-kebijakan yang diambil banyak yang tidak pro rakyat dan bertentangan dengan janji-janji yang tercantum dalam nawacita," kata Kordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Ahmad Khairudin Syam dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Di bidang Ekonomi saat ini Rupiah melemah terhadap Dollar hingga posisi Rp 13.000/US$ dan hal ini mempengaruhi pada kenaikan harga-harga barang pokok. Di bidang Energi Blok Mahakam yang kontraknya akan habis pada 2017 sampai saat ini belum dipastikan 100% kembali ke negeri.

"Kemudian perpanjangan izin ekspor PT Freeport yang melanggar UU Minerba. Ditambah lagi harga BBM yang dilepas ke mekanisme pasar yang melanggar juga amanat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945," tuturnya.

BEM juga menilai di bidang hukum saat ini terjadi konflik antar lembaga penegak hukum, revisi PP No. 99 Tahun 2012 yang melonggarkan remisi bagi koruptor.

"Kasus yang tidak kunjung usai adalah kasus korupsi BLBI, dan Century yang sampai saat ini tidak ada kejelasan," kata Khairudin.

Gonjang ganjing perpolitikan di indonesia saat ini juga dinilai sebagai salah satu penyebab dari banyaknya masalahnya yang kemudian muncul.

Sementara di bidang kemaritiman, pemerintahan Jokowi-JK belum ada kebijakan yang konkret dan nyata. "Program Tol Laut yang dijanjikan belum ada perkembangan. Ditambah kebijakan pelarangan penggunaan pukat oleh KKP mengancam pendapatan para nelayan yang selama ini menangkap ikan menggunakan pukat," tuturnya. (al)