Kondisi Bangsa Indonesia saat ini sangat jauh dari konstitusi dan cita-cita kenegaraan. Konstitusi tidak hanya bicara persoalan ketentuan, tapi lebih substantif adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan terhadap pemegang kedaulatan, yaitu rakyat Indonesia.

Tapi apa yang terjadi, berbagai macam problematika bergelayut dinamis. Persoalan politik, ekonomi, sosial, hukum dll. Sebagaimana kenaikan harga BBM seringkali terjadi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil seperti kenaikan tarif, dimulai dari listrik, tarif kereta api, tarif angkutan umum, biaya pengobatan, kebutuhaan konsumsi dasar harian dll. Dan belakangan yang luput dari perhatian publik adalah bahwa pemerintah telah berhutang hampir Rp 100 triliun, dan praktis hingga Januari 2015 total hutang sebesar Rp 2.702,29 triliun, jumlah yang tidak sedikit yang harus dibayar nantinya oleh anak cucu.

Beberapa hal lain yang sedang menuai kritik adalah rencana kebijakan Menteri Hukum dan HAM memberikan remisi bagi terpidana koruptor, dengan syarat yang ringan, hal ini sungguh menciderai upaya pemberantasan korupsi yang menyengsarakan Rakyat.

Persoalan politik, sebagaimana tampak dalam kasus dualisme di tubuh dua parpol besar yang melibatkan unsur eksekutif juga belum kunjung usai, justru semakin meruncing dan sangat berpengaruh bagi perjuangan terhadap kepentingan rakyat di DPR, dan berbagai konflik kepentingan yang tampak nyata di depan mata yang dapat merusak konstitusi, keadilan dan kepastian hukum, serta demokrasi di Indonesia.

Berbagai persoalan di atas sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan sikap pemimpin nasional. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemimpin negara sebelum situasinya semakin akut. Menjadi Pemimpin tentunya tidak cukup mengandalkan kejujuran dan kesederhanaan, pemimpin harus cakap, berpengetahuan, berwibawa, mampu mengelola kekuatan-kekuatan yang ada untuk mewujudkan nawacita. Negara tidak bisa membiarkan Rakyatnya berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan hidupnya, ibarat sebuah pesawat terbang tanpa kendali pengemudi/pilot, maka yang terjadi adalah kehancuran,"Negara Auto Pilot".

Selain itu, pentinganya stakeholder lainnya terutama pilar-pilar demokrasi, khususnya partai-partai politik sebagai penyambung lidah rakyat untuk dapat menahan diri dari sikap-sikap yang kurang bijak, dan kembali pada sejatinya peran dan fungsinya, sehingga semangat untuk melangkah mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana cita-cita konstitusi tidak terkunci oleh kuatnya kepentingan elite yang berfokus terhadap diri dan kelompoknya saja.(yn)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.