Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 17 Feb 2018 - 09:58:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Masuk Tahun Politik, RUU Perpajakan Terancam Molor

51doni.jpg
Anggota Komisi XI DPR Donni Imam Priambodo (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) belum menunjukkan perkembangan signifikan hingga masa sidang pertama 2018. Memasuki tahun politik saat ini, pembahasaan tersebut diperkirakan bakal molor.

DPR justru masih sibuk membahas RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kelihatannya yang serius dibahas itu RUU PNBP. Kita sudah mulai membahas RUU PNBP kemarin dengan Menkeu," ungkap anggota Komisi XI DPR Donni Imam Priambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Dijelaskannya, pada 2017 lalu memang RUU KUP sempat dibahas Komisi XI DPR. Namun masuk 2018, pihaknya belum bisa memprediksi, apakah bisa selesai hingga 2018.

"Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah ada dalam Panja, cuma belum ada agenda saja untuk mulai membahasnya," terangnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan, Komisi XI masih fokus kepada RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Yang KUP belum dibahas intensif," kata anggota Fraksi PDIP ini, Senin (12/2/2018). (plt)

tag: #ruu-pajak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...