JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Jokowi dijadikan sebagai ajang mengadukan sejumlah menteri yang berkinerja buruk. Bahkan Fraksi Partai Golkar mengadukan kebijakan Menkumham soal sengketa yang terjadi di parpol khususnya Partai Golkar. "Kita sampaikan kinerja Menkumham pada Presiden dalam rapat konsultasi tadi," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jakarta, Senin (06/04/2015).

Selain itu, kata Bamsoet, Golkar juga menilai tindakan Menkumham Yasonna sudah salah dan hal tersebut disampaikannya pada Presiden dalam rapat konsultasi. "Ini menandakan pemerintah sudah salah mendukung kelompok," ucapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Bendahara Partai Golkar, pihaknya sudah menyampaikan keberatan tersebut. "Saya sampaikan juga tadi ke Presiden kenapa mendukung kelompok yang memanipulsai dan Presiden akan panggil Yasona," imbuhnya.

Usai rapat selama 3 jam akhirnya Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR serta pimpinan Fraksi menggelar jumpa pers. "Rapat konsultasi kita bicarakan dengan suasana keluargaan. Jangan beranggapan kita di dalam membicarakan hal-hal yang ramai," terang Presiden Jokowi di DPR.

Menurut Presiden Jokowi, pertemuan diharapkan bisa menambah kekuatan dalam bernegara dan membagunan Indonesia yang semakin baik. Jokowi mengakui pertemuan kali ini DPR membahas soal pembatalan pengangkatan Kapolri Budi Gunawan (BG) dan APBNP. "Sehubungan dengan Kapolri, bahwa surat kami kepada ketua DPR mengenai pembatalan pelantikan konjen BG jadi Kapolri, karena sistuasi di masyarat yang tidak kondusif. Ini masalah yuridis dan sosiologis," ungkapnya.

Sedangkan soal ABPN-P Jokowi mengatakan sudah jelaskan dengan ketua DPR. "Tadi kami jelaskan sudah berjalan dan dari data sudah dari tahun yang lalu dan kami ingin pelaksanaan itu lebih cepat lagi dengan rapat konsultasi," pungkasnya. (ec)