LOMBOK UTARA (TEROPONGSENAYAN)--Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Madji mengaku siap membangun kembali daerahnya.

“Pascabencana gempa bumi di Lombok, semangat NTB bangun kembali terus digaungkan,” ujar TGB saat memimpin apel bersama di lapangan Pemenang, Lombok Utara, Senin (27/8/2018).

Menurut TGB, gempa yang terjadi tidak melemahkan masyarakat, justru membuat warga kuat dan kompak.

"Pemerintah dan pemerintah daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik,” jelasnya.

Ia pun mengakui, daerahnya termasuk wilayah rawan gempa.

“Alam NTB memang rawan gempa. Itu sudah ada sejak terbentuknya bumi NTB ini. Jadi bagaimana kita harus selalu harmoni dengan alam,” pungkasnya.

TGB berjanji akan meneruskan instruksi presiden (Inpres) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dan pembagian tugas sudah diberikan kepada pihak terkait.

“Untuk membangun kembali di NTB, Instruksi Presiden dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi instansi terkait sudah mengetahui tugas dan kerjanya,” tutupnya.

Presiden Jokowi telah mendatangani Instruksi Presiden tentang Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB ini, Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.

Ke-19 menteri yang mendapat instruksi itu adalah Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri PUPR, Mendagri, Menteri Agama, Mendikbud, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.

Kemudian Menteri ESDM, Menkominfo, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menkop dan UKM, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Kegiatan rehabilitasi, menurut Inpres ini, dilakukan dengan cara:

1. Perbaikan lingkungan bencana; 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum; 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4. Pemulihan sosial psikologis; 5. Pelayanan kesehatan; 6. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban; 8. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan 9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan rekonstruksi terdiri atas: 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7 peningkatan fungsi pelayanan publik; dan 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.(yn)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) secara organisasi tidak terlibat bentrok dengan massa pendukung deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8).

Ia pun menegaskan secara institusi pihaknya tidak pernah menginstruksikan Banser untuk terlibat dalam demonstrasi apa pun terkait dengan gelombang massa menolak gerakan #2019GantiPresiden, khususnya yang berlangsung di Kota Surabaya.

"Secara institusi tidak ada instruksi. Tapi memang ada kader-kader yang ikut menolak gerakan tersebut secara pribadi. Kalau pribadi, ya kita bebaskan saja. Toh kader Banser dan Ansor pasti sudah tahu mana yang baik dan tidak bagi bangsa ini. Mereka memiliki pertimbangan yang matang untuk terlibat atau tidak," ungkap Gus Yaqut dalam siaran persnya, Minggu (26/8) petang.

Gus Yaqut menambahkan, Ansor dan Banser baru akan terlibat secara institusional setelah menilai gerakan tersebut menjadi ancaman keutuhan bangsa dan negara.

"Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustasi, bingung, nggak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana," ujarnya.

Terkait adanya tudingan Banser terlibat dalam demo menolak aktivis gerakan #2019GantiPresiden yang juga bakal caleg Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, di Surabaya pada siang tadi, Yaqut menegaskan dirinya telah memerintahkan Kasatkornas Banser untuk mengecek sosok-sosok yang dimaksud.

Menurut Gus Yaqut, pihaknya bakal segera mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Termasuk apakah Banser melakukan langkah insubordinasi.

"Ini nanti kita akan kategorisasikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tunggu saja," katanya.

Sebelumnya, lewat akun Instagram-nya, siang tadi Ahmad Dhani melansir video rekaman dirinya menjelaskan pengadangan dirinya tak bisa keluar dari hotel untuk mengikuti deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya pada siang tadi. Salah satu rekan Dhani yang terekam sedang mendampinginya di hotel tersebut berceloteh, 'Banser Idiot'. Ia pun menunjuk ke arah luar hotel sambil mengatakan, "Banser ini, Banser."

Sementara itu, Dhani tetap menjelaskan dirinya tetap menunggu di hotel tersebut agar bisa keluar setelah sampai video itu direkam ia mengatakan sudah dua jam diadang massa melakukan unjuk rasa.