Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 29 Agu 2018 - 10:09:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Bukan Makar, Herman: #2019GantiPresiden dan #JokowiDuaPeriode Legal

82Herman-Khaeron-2.JPG.JPG
Herman Khaeron (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar konstitusi.

Herman menyebut, kegiatan deklarasi tersebut boleh dilaksanakan saat ini dan tidak termasuk kampanye di luar jadwal.

Dia pun berharap tidak ada tebang pilih terkait persoalan ini. Sebab, gerakan #JokowiDuaPeriode juga sah secara konstitusional.

"Kalau statement KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan bahwa dua duanya boleh menyampaikan pandangan dan pendapat, tapi dalam koridor konstitusional ini tak bisa dibilang makar," kata Herman di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Tentu ini adalah aspirasi masyarakat yang konstitusional. Ini juga berimbang ada yang mendukung dua periode," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini, pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode atau sejenisnya tidak termasuk kampanye, juga harus dijadikan rujukan.

Maka itu, KPU dan Bawasu diminta sosialisasikan perihal gerakan aspirasi masyarakat itu adalah sah secara konstitusi.

"Saya Lihat kurang adanya sosialisasi, sehingga lahir tindakan persekusi," imbuhnya.(yn)

tag: #gerakan2019gantipresiden  #2019gantipresiden  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...