Berita
Oleh Agus Eko Cahyono pada hari Rabu, 29 Apr 2015 - 20:12:18 WIB
Bagikan Berita ini :
Ujian Konsistensi

Mahfud Siddiq : Penundaan Eksekusi Mary Jane Membuka Celah Tekanan

37tscom-mahfud-siddiq29415.jpg
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (Sumber foto : Agus Eko Cahyono)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq menilai perlakuan berbeda atas terpidana mati Mary Jane justru memancing reaksi keras dari negara-negara lain.

Menurut anggota Fraksi PKS itu, pemerintah telah membuka celah tekanan yang akan makin besar. "Reaksi sejumlah negara adalah ujian konsistensi bagi pemerintah," katanya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (29/4).

Mahfud mengkritik langkah pemerintah yang terlalu banyak 'mendramatisir' langkah eksekusi mati tersebut. Cara-cara mendramatisasi itu membuat penonton akan bereaksi. Oleh karena itu pemerintah harus siap dengan reaksi para penonton. "Jangan lakukan penegakan hukum dengan pendekatan drama. Pemerintah konsisten saja membenahi hukum dan mekanisme penegakan hukum,” tambahnya.

Dia pun berharap pemerintah melakukan komunikasi yang baik terutama terhadap negara-negara yang warga negaranya dihukum mati. "Komunikasi harus dijaga. Ini soal manajemen resiko yang harus dikelola baik,” pungkasnya. (ec)

tag: #Hukuman Mati  #Narkoba  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...