Tiga hari lagi KPU akan menyelenggarakan debat perdana Pilpres 2019. Untuk kedua kalinya Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan head to head adu pikiran di hadapan publik. Dalam debat perdana nanti, mereka akan adu gagasan tentang HAM, hukum, korupsi dan terorisme.

Banyak yang menyangka tema tersebut akan berat bagi Prabowo karena ada tema tentang HAM di sana. Salah, justru debat nanti akan menjadi malam yang berat untuk Jokowi.

Publik sudah tahu, framing soal HAM adalah isu rutin lima tahunan yang disuarakan lawan untuk mendegradasi nama Prabowo. Orang sudah jenuh. Negara tidak pernah memvonis Prabowo bersalah. Bahkan, banyak korban dan pegiat HAM yang saat ini berjuang bersama Prabowo.

Isu Prabowo sebagai pelanggar HAM hanyalah barang gosong yang digoreng kembali oleh lawan. Narasinya pun tetap sama dan tidak berubah. Prabowo akan terbebas dari serangan isu HAM. Justru Jokowi lah yang akan kesulitan menjawab isu soal HAM.

Hingga penghujung masa jabatan Jokowi yang hampir habis, tak ada satu pun kasus pelanggaran HAM lama yang bisa terselesaikan. Celakanya, pelanggaran HAM baru justru tercipta. Selama empat tahun berkuasa, ada sekitar 400 aduan masyarakat ke Komnas HAM. Artinya, dalam setahun memimpin, ada 100 pelanggaran HAM terjadi di era Jokowi. Ngeri...

Ada yang tanahnya dirampas demi nafsu infrastruktrur, ada kasus petani Kendeng, ada kasus Novel Baswedan yang tak kunjung terungkap, dan ratusan kasus lainnya. Jokowi pun divonis rapor merah oleh Komnas HAM dan kelompok sipil pegiat HAM. Presiden berlatar belakang sipil ternyata tak menjamin bisa menghapus pelanggaran HAM. Apalagi bila lingkarannya dikelilingi para pelanggar HAM.

Jokowi juga akan kesulitan saat berdebat dengan tema hukum dan korupsi. Di zaman Jokowi berkuasa, korupsi bukannya berkurang justru malah semakin menggila. Celakanya, para pelaku korupsi justru didominasi oleh pendukungnya.

Begitu banyak pendukung Jokowi yang terjerat KPK. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada kepala daerah, anggota dewan, hingga menteri yang sedang menjabat. Bahkan dalam kasus Bakamla, salah satu keluarga Jokowi juga sempat disebut di dalam persidangan.

Selain itu, Jokowi juga inkar janji dalam menegakkan supremasi hukum. Janji akan melelang jabatan hukum yang pernah dia ucapkan saat 2014 lalu sama sekali tak terbukti. Yang ada dia malah tunjuk politisi partai menjadi jaksa agung. Jabatan yang seharusnya dipimpin oleh orang netral dan memiliki kapasitas.

Efeknya luar biasa. Pengungkapan kasus yang terkesan tebang pilih dan bersifat politis kerap terjadi. Tidak percaya? Coba tanya sama Hary Tanoe yang sempat dicecar soal kasus Mobile 8 dan seketika kasus tersebut mandek pasca dirinya bergabung dengan barisan Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga inkar soal keberpihakan anggaran dalam menegakkan hukum. Janji menaikan anggaran KPK hingga 10 kali lipat tidak terbukti. Yang ada anggaran KPK malah terus dikebiri. Belum lagi janji menambah 1.000 penyidik KPK yang hanya isapan jempol belaka. Bukannya menyumbang penyidik, Jokowi malah menyumbang para pendukungnya sebagai tersangka.

Sementara soal kasus terorisme, publik rasanya sudah sama-sama tahu kalau aksi teror selama ini belum bisa diatasi bahkan semakin menggila. Teror tidak hanya dialami jamaah di gereja, tetapi juga dialami pemuka agama di masjid.

Dan bicara soal teror tidak melulu harus dikaitkan dengan pengeboman. Kenaikan harga secara tiba-tiba juga bagian dari teror ekonomi. Dan ini kerap terjadi di era Jokowi berkuasa.

Inilah secarik catatan kisi-kisi untuk Jokowi saat debat nanti. Namun, durasi yang pendek rasanya tidak akan cukup bagi dia untuk mengelak dan menjawab semua masalah. Mungkin akan cukup bila dia hanya bicara "Saya kaget" atau "Kerja, kerja, kerja...".

Satu-satunya yang bisa dilakukan Jokowi saat debat nanti adalah meminta maaf kepada rakyat karena sudah inkar janji, dan memaklumi kelompok masyarakat yang kecewa dan memilih mendukung calon presiden selain dia.

Sekian... (*)