Kualitas anggota parlemen sangat menentukan efektivitas legislasi, pengawasan pemerintah, serta kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Sayangnya, proses rekrutmen anggota parlemen di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan pragmatis, seperti popularitas dan kekuatan finansial, daripada kompetensi dan integritas. Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan reformasi sistem rekrutmen partai politik melalui regulasi, tekanan publik, dan insentif konkret.

1. Reformasi Hukum dan Regulasi

Agar partai politik memiliki standar yang lebih baik dalam merekrut calon anggota parlemen, diperlukan perubahan regulasi, antara lain:

Standar Kualifikasi Minimum: Calon legislatif harus memenuhi syarat tertentu, seperti pendidikan minimal S1, pengalaman kerja di bidang publik, atau sertifikasi kepemimpinan.

Transparansi Proses Seleksi: Partai politik wajib membuka proses seleksi secara publik dengan kriteria yang jelas dan akuntabel.

Kuota Kompetensi: Untuk memastikan parlemen memiliki keahlian yang beragam, harus ada persentase minimum bagi calon dari profesi tertentu, misalnya 30% ahli hukum, ekonomi, atau teknologi.

2. Tekanan Publik dan Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong partai politik meningkatkan standar rekrutmen anggota parlemen melalui beberapa strategi berikut:

Platform Publik untuk Evaluasi Calon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengelola database online berisi rekam jejak calon legislatif, memungkinkan publik memberikan penilaian dan komentar.

Kampanye Kesadaran Pemilih: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dapat menggerakkan kampanye seperti #PilihBerkualitas untuk menekankan pentingnya memilih calon berdasarkan kompetensi, bukan popularitas atau kekuatan uang.

Debat Publik yang Substansif: Debat calon legislatif harus berfokus pada pemecahan masalah nyata, bukan sekadar retorika politik.

3. Insentif dan Sanksi bagi Partai Politik

Agar partai terdorong merekrut calon yang berkualitas, perlu diterapkan sistem insentif dan sanksi:

Pendanaan Publik Berbasis Kinerja: Bantuan dana bagi partai dapat disesuaikan dengan kualitas calon yang diusung, misalnya partai dengan banyak calon berpendidikan tinggi mendapat tambahan anggaran.

Sanksi bagi Calon Bermasalah: Partai yang mengusung calon bermasalah (terlibat korupsi atau pelanggaran etik) harus dikenai denda atau pengurangan jumlah kursi di pemilu berikutnya.

4. Pendidikan Politik dan Pelatihan

Akademi Politik Nasional: Pemerintah atau organisasi independen dapat membentuk lembaga pelatihan bagi calon legislatif yang mencakup legislasi, manajemen anggaran, dan etika politik. Sertifikasi dari akademi ini bisa menjadi syarat pencalonan.

Kerja Sama dengan Universitas: Partai politik dapat bermitra dengan perguruan tinggi untuk merekrut akademisi atau profesional yang memiliki kompetensi spesifik.

5. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas

Setelah terpilih, anggota parlemen harus dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap bekerja secara optimal:

Sistem Pemantauan Real-Time: Lembaga seperti Formappi dapat mengembangkan platform untuk mencatat kehadiran, partisipasi dalam rapat, dan kontribusi anggota parlemen dalam pembentukan RUU.

Mekanisme Recall: Konstituen harus diberi hak untuk mencabut mandat anggota parlemen yang kinerjanya buruk melalui petisi yang diverifikasi oleh KPU.

6. Mengurangi Pengaruh Uang dalam Politik

Dominasi uang dalam politik sering kali membuat proses seleksi calon lebih mengutamakan kapital daripada kapabilitas. Solusi yang dapat diterapkan:

Pembatasan Donasi Kampanye: Aturan yang membatasi sumbangan individu atau korporasi ke partai untuk menghindari politik uang.

Audit Keuangan Publik: Partai dan calon legislatif harus transparan dalam laporan keuangan kampanye mereka.

7. Peran Media dan Teknologi

Media dan teknologi dapat memainkan peran penting dalam memastikan calon anggota parlemen berkualitas:

Fact-Checking Kandidat: Media harus aktif memverifikasi klaim dan janji politik calon, lalu menyajikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.

Teknologi AI untuk Analisis Kinerja: Penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis rekam jejak calon, termasuk riwayat korupsi atau kontribusinya dalam legislatif sebelumnya.

8. Contoh Implementasi di Negara Lain

Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem seleksi ketat untuk calon legislatif:

Swedia: Menerapkan sistem kaderisasi panjang, di mana calon legislatif harus mengikuti pelatihan bertahun-tahun sebelum maju ke pemilu.

Korea Selatan: Calon legislatif diwajibkan menyerahkan laporan kekayaan dan riwayat pidana yang diverifikasi oleh lembaga independen.

9. Tantangan dan Solusi

Resistensi Elite Partai: Banyak elite partai yang enggan mengubah sistem karena takut kehilangan kontrol. Solusinya, dorong sayap muda partai untuk memperjuangkan reformasi melalui mekanisme internal.

Budaya Politik Transaksional: Pemilih yang terbiasa menerima “uang rokok” harus diedukasi secara bertahap melalui pendekatan budaya dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Kesimpulan

Untuk menciptakan parlemen yang berkualitas, partai politik harus menjalankan reformasi mendasar dalam sistem rekrutmen mereka. Tanpa perubahan struktural yang nyata, proses seleksi calon legislatif akan terus didominasi oleh faktor uang dan popularitas, bukan kompetensi dan integritas. Langkah pertama yang paling realistis adalah memaksa partai membuka proses seleksi calon dan mengaitkan pendanaan publik dengan kualitas kandidat. Dengan strategi ini, partai akan lebih terdorong untuk berbenah demi eksistensi mereka di masa depan.