JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pembangunan proyek infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) terus mendapatkan sorotan. Salah satu yang paling tajam disoroti adalah proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, pembangunan LRT Palembang merugikan negara.
Tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar per bulan.
"Artinya ada minus lebih kurang Rp8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra di Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Suhendra mengatakan, pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik bahkan juga pernah disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla. Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT.
Fakta tersebut, lanjut Suhendra, semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.
Kini, pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional Light Rail Transit (LRT) yang mencapai Rp8,9 miliar per bulan.
"Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang," ujarnya.
"LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," tegas mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.
Daripada menghamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, Suhendra mendorong agar anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat.
"Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Tentang operasional cost yang defisit," jelasnya.
"Malah lebih manfaat uang untuk tutupi biaya operasional LRT sebaiknya untuk bangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," tuturnya. (ahm)
