Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 - 15:19:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Batasi Pengguna Medsos, BPN: Pemerintah Paranoid

tscom_news_photo_1558772358.png
Media sosial (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Walupun pemerintah melalui Menkominfo sudah mencabut pembatasan pengguna media sosial. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut rezim Presiden Joko Widodo sebagairezim yang paranoid.

Pembatasan penggunaan media sosial yang dilakukan Kemenkominfo sejak 21 Mei 2019. Menkoimfo Rudiantara sempat menjelaskan pembatasan penggunaan media sosial itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas negara.

Sayangnya, aksi Menkominfo ini dinilai Andre justru malah merugikan banyak masyarakat. Terutama masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha dan mengandalkan media sosial sebagai ajang menjual produk-produknya.

"Bayangkan sekarang, pengusaha-pengusaha UMKM menjerit, nggak bisa jualan. Bisnis onlinenya ambruk," kata Andre di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

"Mungkin pemerintah ini karena keseringan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok akhirnya terinspirasi sama pemerintah Tiongkok membatasi media sosial," tanbahnya. (ahm)

tag: #media-sosial  #hoax  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...