Kemenangan Jokowi Ma"ruf yang diumumkan KPU dan dipertahankan MK dibulatkan 55 persen sedang Prabowo Sandi 45 persen. Meskipun ada keyakinan bahwa pasangan Prabowo Sandi lah yang di atas 50 persen. Perjuangan hukum relatif selesai akan tetapi gambaran dari kondisi pertarungan nampaknya masih berjalan. Manuver Pasangan Jokowi adalah tahap berbagi posisi Menteri di koalisi dan sedikit memecah koalisi lawan dengan tawaran satu dua Menteri. Sedangkan dari kubu Prabowo di samping oposisi juga jika rekonsialisasi tekanannya adalah berbagi porsi sesuai kekuatan dukungan. Bukan satu dua Menteri tapi proporsi dari 45 persen dukungan. Ini masuk ruang "tekanan" politik.

Politik adalah menggalang kekuatan. Dalam ilmu politik sering dikenal "nicht anderes kampf um die macht" perjuangan menggalang kekuasaan. Melalui Pemilu kekuasaan di dapat. Sekarang kalah namun pada pemilu besok bisa menang dan meraih kekuasaan. Kekuasaan dimaksud adalah mengisi formasi di lingkungan supra struktur politik. Pemenang berkuasa dan yang kalah menjadi oposisi. Begitu lazimnya. Akan tetapi dalam sistem politik kita yang bersifat presidensial tidak dikenal oposisi. Hanya sebutan saja bagi pihak atau partai politik yang tidak memiliki kursi kekuasaan.

Pemilu 2019 cukup unik khususnya Pilpres saat ini yakni terblok dalam dua kutub. Pengkubuan cukup tajam, potensial untuk terbelah dan terpecah. Isu politik panas dari penolakan sampai pada "referendum" pemisahan. Demonstrasi hingga subversi. Peredaman melalui negosiasi dan rekonsiliasi. Tawar menawar komisaris dan jatah menteri. Termasuk duta besar di luar negeri. "The winner take all" yang biasa dilakukan oleh pemenang saat ini menjadi sulit untuk direalisasikan. Ada kerawanan serius menghadapi perlawanan. Presiden Jokowi fakta politiknya memiliki legitimasi rendah.

Agak mengejutkan jika rekonsiliasi berisi syarat berat antara lain berbagi porsi untuk "oposisi" 45 persen. Ini kualifikasinya adalah "tekanan politik". Jokowi Ma"ruf dalam kondisi dilematis. Antara stabilitas, kegalauan koalisi dan juga soal investasi.
Prediksinya memang sulit untuk menerima 45 persen porsi. Karenanya hanya satu dua menteri yang dilepas. Ini berarti stabilitas dikorbankan. Pemerintah Jokowi menghadapi kerawanan politik. Goyangan bertahap akan semakin kuat. Akhirnya pilihan menjadi pahit. Turun di perjalanan. Ada contoh sejarah Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur. Bertambahkah esok dengan PakJokowi ?

Bandung 25 Juli 2019 (*)