JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kinerja dan produktivitas anggota DPR RI periode ini banyak mendapat sorotan dari publik. Pasalnya, kinerja mereka dinilai masih jauh dari ekspektasi publik, yakni lamban dan minim produktivitas sejak dilantik hingga sekarang.

Saat TeropongSenayan menanyakan gaji ideal untuk anggota DPR RI, salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana awalnya enggan secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut.

"Harus orang BURT, Wah enggak mau komentar nih kalau urusan gaji. Biasanya orang BURT yang hafal hitungannya," kata dia melalui pesan BlackBerry Messenger i Jakarta, Senin (18/05/2015).

Saat didesak dengan pertanyaan yang sama, Dadang masih enggan menyebutkan berapa idealnya nominal gaji untuk anggota DPR RI. Namun akhirnya Dadang mengungkapkan bahwa pengeluaran anggota dewan sangatlah besar.

"Relatif. Dicukupi bisa cukup. Tetapi kalau semua keinginan konstituen dilayani semua, ya dua hari juga habis. Dari mulai ongkos lahiran, masuk sekolah, bangun mesjid, madrasah, kereta jenazah, kegiatan hari besar keagamaan, kegiatan organisasi massa dan lain-lainl permintaan masyarakat, ya selesai gaji kita di dua hari. Apalagi seperti saya kan tiap seminggu sekali pulang ke Bandung," ujarnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat atau konstituen tidak pernah memikirkan posisi anggota DPR.

"Masyarakat kan tidak mau tahu kita ada di komisi berapa, yang penting proposal itu harus dieksekusi, terlepas sesuai dengan bidang kita atau tidak," jelasnya.

Saat ditanya apakah gaji anggota DPR sekarang perlu ditambah atau dinaikan mengingat banyaknya konstituen, Dadang mengatakan bahwa naik gaji tidak masalah dan tidak naik pun tidak masalah.

"Ya, enggak naik enggak masalah juga. Tapi tentunya kita akan berhadapan denga konstituen yang banyak terpenuhi. Dalam masyarakat Indonesia seperti sekarang, kita sulit menghindar dari tuntutan itu, kecuali kita ingin ditinggalkan konstituen dan dianggap sebagai anggota DPR yang tidak responsif," ujar dia.

"Ukuran kinerja hari ini, bagi rakyat kebanyakan, bukan produktivitas DPR dalam membuat UU, tetapi sejauh mana bisa berkomunikasi dengan konstituen, dan melayani berbagai proposal kegiatan yang diajukan." (iy)