Keputusan Pemerintah menentukan Pangkalan Militer TNI di komplek Pangkalan Udara Raden Sajad Kepulauan Natuna untuk lokasi observasi 238 WNI dari Wuhan, China, adalah keputusan yang tepat. Pertama, fasilitas kesehatan di Pangkalan Militer tersebut sudah lengkap dan juga sudah dilengkapi fasilitas observasi sesuai dengan standar WHO. Kedua, lokasi Pangkalan Militer TNI tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Ketiga, Kepulauan Natuna yang letaknya jauh adalah lokasi strategis untuk melokalisasi penyebaran virus apabila terjadi kasus yang tidak diinginkan.
Isolasi akan dilakukan di pangkalan militer Natuna. Keputusan ini berdasarkan berbagai pertimbangan seperti lokasi jauh dari pemukiman penduduk, akses dari landasan udara sangat dekat, dan paling penting infrastruktur dan personel yang mendukung. Perlu diketahui bahwa organisasi yang selalu siap dalam penanganan kondisi darurat, termasuk infrastruktur dan personelnya adalah TNI. Kesiapan TNI ini, termasuk pangkalan militernya sebagai tempat isolasi, harus diapresiasi.
Meski pemerintah melalui kerjasama TNI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri sudah berupaya terbaik untuk menyelamatkan 238 WNI dari Wuhan itu, tetap saja ada polemik dan penolakan dari dalam negeri. Penolakan yang kuat justru dari pejabat publik yaitu Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, yang kemudian diikuti oleh sebagian masyarakatnya yang menentang Natuna sebagai tempat isolasi.
Ngesti beralasan, bahwa pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan Natuna sebagai tempat isolasi. Dia yang merupakan politisi Golkar tersebut menjelaskan, Pemkab Natuna belum mengetahui bagaimana upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
Nah, sikap Ngesti sebagai pejabat publik ini sangat memprihatinkan. Selain menentang kebijakan pemerintah pusat, Ngesti juga dapat dinilai mempunyai sikap empati yang rendah terhadap sesama WNI yang sedang mengalami kesulitan. Kekhwatiran Ngesti juga berlebihan, mengingat WNI yang dievakuasi dari Wuhan, dan kru penjemput sudah dipastikan sehat oleh Kementerian Kesehatan. Kita melihat sikap Ngesti tampak lebih politis untuk lebih populer di masyarakat ketimbang bersikap bijak mendukung pemerintah pusat dan berempati kepada WNI yang dievakuasi.
Padahal sebelumnya, Indonesia beberapa kali menerima pengungsi warga negara asing seperti dari Vietnam dan Myanmar. Bahkan tanpa tahu siapa dan
bagaimana kondisi kesehatannya, para pengungsi tersebut diterima dengan baik. Menjadi ironis jika sesama warga negara sendiri justru ditentang padahal risiko-risiko yang dikhawatirkan sudah diantisipasi secara ketat.
Syukur Alhamdulillah, sampai saat ini saudara-saudara kita 238 WNI dari Wuhan masih dalam kondisi sehat. Mereka masih menjalani observasi selama 14 hari sejak awal kedatangannya, untuk memastikan mereka aman dari penularan virus corona. Kita doakan semoga mereka sehat dan bisa kembali ke keluarganya masing-masing yang menunggu.
Perilaku Ngesti merupakan contoh Pejabat Negara di daerah yang tidak punya etika ketatanegaraan dan rasa keindonesiaan serta nurani kemanusiaan. Ujaran penolakannya secara terbuka di hadapan media telah memprovokasi sebagian masyarakat Kepulauan Natuna. Hal ini sangat disesalkan banyak pihak. Ini salah satu dampak negatif dari produk otonomi daerah yang kebablasan. Dia merasa dipilih langsung oleh rakyat sehingga merasa bisa seenaknya melawan Pemerintah Pusat.
Saatnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sanksi keras kepada Wakil Bupati Natuna itu. Karena kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi tata laksana hubungan Pusat dan Daerah. Bagaimanapun, dalam tatanan demokrasi tetap harus ada tata aturan khususnya yang menyangkut hubungan hirarki strutural di organisasi pemerintahan. Kalau tidak, rusak negeri ini akibat perilaku pejabat negara yang tidak memiliki etika berdemokrasi secara santun. (Firdaus)
