JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disahkan oleh Menteri Kesehatan terhadap wilayah DKI Jakarta. Rencananya, konsep semi karantina wilayah itu akan diterapkan mulai 10 April mendatang. Namun, kondisi Jakarta nantinya akan mengalami perlambatan roda ekonomi karena aktivitas dunia usaha tak lagi berjalan normal.

Demi mengantisipasi ketimpangan ekonomi, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat, Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk kelompok warga yang rentan terdampak wabah virus korona atau Covid-19. Anggaran itu nantinya akan dijadikan sebagai paket bantuan khusus untuk dua kawasan, yakni DKI Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, paket bantuan khusus pertama disiapkan untuk keluarga rentan yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Situasi kota Jakarta yang sedang menerapkan PSBB dipastikan membutuhkan stimulus ekonomi yang besar untuk mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi.

Adapun bantuan sosial khusus yang disiapkan untuk keluarga rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa bantuan bahan pangan pokok senilai Rp600.000 per bulan yang disalurkan setiap pekan selama tiga bulan.

"Jika ini berjalan lancar, maka nanti per 20 April akan kita mulai," kata Menteri Sosial, menambahkan, pemerintah mengucurkan bantuan itu karena penerapan pembatasan sosial berskala besar akan mengganggu penghasilan warga dalam kelompok rentan," kata Juliari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020).

TEROPONG JUGA:

> Pemerintah Berikan Bantuan Sosial Guna Redam Pemudik dari Jakarta

>Mensos Usul Memperbanyak Bantuan Sosial untuk Warga Lapis Bawah

Juliari menjelaskan, sasaran program bantuan pangan pokok selama wabah adalah keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), guru kontrak kerja, guru honorer, penghuni rumah susun (rusun), dan pekerja harian yang tinggal di DKI Jakarta.

Penyaluran bantuan pangan pokok senilai Rp150.000 per minggu per keluarga untuk kelompok rentan dilakukan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga dalam kelompok rentan selama masa darurat dan mencegah mereka agar tidak mudik.

Saat ini, kata Juliari, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan pemberian bantuan khusus bagi 1.218.766 keluarga yang terdiri atas 2.517.075 jiwa. Namun, Kementerian Sosial sedang dalam proses memadukan datanya dengan DTKS.

Untuk bantuan khusus kedua, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan bahan pokok bagi keluarga miskin di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan yang disalurkan selama tiga bulan.

"Bedanya, untuk wilayah Bodetabek datanya hanya mengacu pada DTKS milik Kemensos. DTKS inilah satu-satunya data yang kredibel saat ini. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus cepat," tutur Juliari.

Program bantuan bahan pokok di wilayah Bodetabek akan menyasar 576.434 keluarga atau 1.647.647 jiwa. Juliari mengatakan alokasi dana untuk keperluan itu sekira Rp1,04 triliun.

Selain itu, Juliari mengatakan, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan khusus ketiga berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Program BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non Bantuan Sosial Nasional) baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program bantuan bahan pokok. Sasaran BLT mencakup 7.461.586 keluarga dari total 9.085.939 keluarga dalam DTKS Non Bantuan Sosial Nasional.

"BLT diberikan dalam bentuk uang senilai Rp600.000 per keluarga per bulan. Untuk mekanismenya mungkin di wilayah DKI bisa menggunakan transfer, sedangkan di luar DKI dapat melalui PT Pos Indonesia," ujarnya.

Juliari menuturkan, tiga program bantuan khusus tersebut merupakan bagian dari Rencana Aksi Bantuan Sosial bagi Keluarga Rentan Terdampak Covid-19. Program bantuan yang sudah berjalan saat ini meliputi perluasan penerima manfaat program bantuan bahan pokok, penambahan jumlah bantuan bahan pokok, peningkatan kualitas PKH, dan bantuan awal Kementerian Sosial berupa 200.000 paket bahan pangan pokok untuk wilayah DKI Jakarta.

Ketua Komisi Sosial (Komisi VIII) DPR RI, dari fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan dalam program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat rentan yang wabah korona.

"Kami meminta Kemensos mempercepat penyaluran bantuan sosial seperti guna memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M," kata Yandri.