JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar kala mengevaluasi kinerja menterinya pada rapat paripurna kabinet, Kamis (18/6) lalu. Pencetus Kabinet Indonesia Maju ini menilai kinerja jajaran menteri Indonesia Maju justru mundur di tengah upaya negara memberantas wabah korona.

Salah satu Kementerian yang disoroti Jokowi ialah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dianggap serapan anggarannya rendah, baru 1,53 persen dari total 75 triliun.

Peristiwa di lingkungan istana itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR, Netty Prasetiyani Aher. Menurutnya, kemarahan Jokowi tersebut sangat terlambat.

"Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19, " kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2020.

TEROPONG JUGA:

> Pengamat: Jokowi Turut Andil dalam Buruknya Kinerja Menteri

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan dengan menggunakan leadership power presiden. Seperti soal birokrasi yang mencekik, hingga penyaluran bantuan sosial tak merata di lapangan.

Kekacauan data bansos di musim pandemi disinyalir karena buruknya koordinasi dan pendataan oleh Kementerian terkait.

Selain itu, Netty juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewacanakan ekspor APD di tengah belum layaknya APD untuk nakes Indonesia. "Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh dan tidak nyambung," katanya.

Menurut Netty, hampir semua kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja kurang atau tidak ada progres. Untuk itu, kata Netty, presiden seharusnya peka mencari akar masalah di jajarannya karena hal itu menjadi tanggung jawab presiden.

"Menurut saya ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," ujar Netty.

Jika kemudian ada wacana reshuffle, menurut Netty itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan.

"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan Covid-19," pungkas legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini.