JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Tak dipungkiri dampak pandemi Covid-19 turut melibas sektor pendidikan di Indonesia. Sekolah negeri masih cukup memiliki napas untuk bertahan di tengah krisis ekonomi, tapi tidak untuk pendidikan swasta. Baik sekolah maupun perguruan tinggi swasta, tahun ini sama-sama terancam gulung tikar.
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mencatat, jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia mencapai 4.520 kampus. Sebanyak 70 persen di antaranya berpotensi mengalami kesulitan pembiayaan serius di semester genap karena terdampak pandemi korona.
Kontribusi pendidikan swasta terhadap jutaan nalar anak bangsa memiliki peran yang besar di negeri ini. Sudah sepatutnya, pemerintah tak memalingkan perhatiannya membantu mereka secara finansial agar jutaan peserta didik yang menggantungkan nasibnya pada pendidikan swasta tak berhenti.
Dampak besar jika pendidikan swasta berlabuh di musim pandemi, adalah runtuhnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, manusia-manusia Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah kemajuan ilmu pengetahuan saat ini.
Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih mengkhawatirkan merosotnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) menyusul kondisi Pendidikan swasta di tanah air yang mulai angkat bendera putih menghadapi dampak pandemi. Menurutnya, jika tak ada uluran tangan dari pemerintah, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi pupus.
“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” katanya di Semarang, dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Juli 2020.
Abdul Fikri Faqih
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan keadaan sebagian sekolah dan kampus swasta di tanah air yang terancam gulung tikar akibat dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama.
“Ada info dari sekolah maupun kampus di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ungkapnya.
Dampak pandemi secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan. Para orang tua murid, kata Fikri, kesulitan membayar SPP dan uang masuk untuk mendaftar di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
Imbas susulan dari kondisi krisis tersebut adalah menurunnya angka partisipasi pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. “Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” tandasnya.
Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka IPM. Ada tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Siswa sekolah
Fikri mengritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat. “Sejak awal digelontorkan Rp. 405,1 T dana Covid, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan,” jelasnya.
Teropong Juga:
> Nasib Pendidikan Swasta di Ujung Tanduk, DPR Desak Bantuan Pemerintah
Untuk diketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pengganti UU (Perppu) yang kini disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Perppu tersebut dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid sebesar Rp. 405,1 T. Rinciannya, Rp. 75 T untuk kesehatan, Rp. 110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp. 70,1 T untuk insentif perpajakan, serta Rp. 150 T untuk program pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan bahkan menaikkan kembali anggaran Covid tersebut hingga tiga kali. Pertama naik menjadi Rp. 677,2 T pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp. 695,2 T pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp. 905,1 T pada 19 juni.
