JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kegelisahan orang tua siswa terkait pelaksanaan proses belajar-mengajar di masa pandemi Covid-19 semakin tinggi. Di satu sisi, mereka ingin agar anaknya segera bisa kembali belajar di sekolah sebagaimana biasanya. Sementara di sisi lain, kurva penyebaran virus masih belum turun. Bahkan, kemarin (27/7) diumumkan kasus positif korona sudah mencapai lebih 100 ribu orang.
Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai proses belajar-mengajar yang ada saat ini belum ideal sebagaimana diharapkan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) yang menjadi lokomotif di bidang pendidikan dinilai tidak mengambil inisiatif untuk mengelola proses belajar-mengajar tersebut.
Masing-masing sekolah, kata Saleh, seakan-akan menentukan dan mendesain sendiri pola belajar yang diterapkan.
“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini. Begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali. Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online," kata Saleh kepada TeropongSenayan, Selasa (28/7).
Saleh mengatakan kebijakan yang dihasilkan Nadiem terkesan hanya sebatas membuat aturan saja tanpa membuka peran lebih jauh. Ia mencontohkan, sekolah hanya boleh dibuka bagi wilayah buang sudah berada dalam zona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara bagi yang berzona merah, lanjut Saleh, tak sekalipun diperbolehkan membuka sekolah dan hanya diizinkan belajar dari rumah.
“Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri. Setiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini telah berlangsung kurang lebih lima bulan," katanya mempertanyakan.
Nadiem Anwar Makarim
Meski ada kegiatan belajar-mengajar jarak jauh yang diatur sekolah, Saleh berujar, Kemendikbud tidak memberikan fasilitas apa pun. "Terkesan mereka menganggap bahwa semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online," ujarnya.
Ia menambahkan, tidak pernah terdengar bahwa Kemendikbud memikirkan agar paket data internet tidak memberatkan ekonomi keluarga siswa. Paling tidak, kata Saleh, seperti di negara tetangga yang paket data siswanya disubsidi oleh pemerintah.
“Padahal, anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka jangan heran, anggaran kegiatan program organisasi penggerak (POP) saja mencapai 595 Miliar. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana," kata Saleh.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini mengatakan Nadiem seharusnya menunjukkan kepeloporannya di saat sulit seperti sekarang. "Apalagi backgroundnya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet," pungkas Saleh.
