JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan persoalan utama ideologi di Indonesia adalah masalah relasi agama dengan negara yang belum tuntas.
Hal itu disebabkan karena belum ada kesepahaman di masyarakat tentang hubungan dua unsur tersebut, sehingga kecenderungan yang terjadi kerap memicu polemik.
Hal itu ia sampaikan dalam Simposium Nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila (SIGMA), di Gedung UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jumat, 11 September 2020.
“Masalah yang belum tuntas sampai saat ini adalah belum tuntasnya relasi antara agama dan negara. Ini harus menjadi perhatian dan mencari solusi,” kata Benny saat menyampaikan materi SIGMA.
Agama merupakan sumber moral di samping hukum-hukum yang telah disepakati para penganutnya. Untuk itu, agama seharusnya berfungsi menciptakan peradaban bagi manusia. Namun yang terjadi, kata Benny, agama lebih sering dipolitisasi di ruang publik demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Politisasi agama di ruang publik itu marak terjadi, penyebabnya karena pemahaman yang tidak utuh. Ini melanggar nilai ketuhanan. Ketika manusia dijadikan alat produksi, tetapi kehilangan rasa kemanusiaannya. Ini yang disebut dengan mekanistis dijajah,” jelas pria yang akrab disapa Romo Benny itu.
Rohaniawan ini juga menjelaskan bahwa beragama tak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kebudayaan. Integrasi agama dengan budaya berbuah cara beragama yang lembut dan berbelas kasih.
“Orang yang mencintai tuhan pasti berbelas kasih dan mencintai perdamaian. Maka jika dia melakukan kekerasan maka dia mencederai agamanya sendiri,” ujarnya.
Menurut Benny, pertentangan antara agama dengan negara seringkali dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Padahal, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia juga menyerap nilai-nilai agama, sehingga hal itu tergambar jelas dalam setiap silanya.
Akan tetapi, Pancasila masih mempunyai sejumlah tantangan, di antaranya ia belum menjadi habitus dalam mengambil kebijakan negara. Persolan lain adalah munculnya kasus intoleransi dan diskiriminasi di Indonesia yang hingga kini masih dirasakan.
Untuk itu, Benny memandang saat ini perlu dilakukan upaya membumikan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat menjadi lebih toleran dan bisa menerima perbedaan.
Dalam kesempatan itu, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Budhy Munawar Rachman, mengatakan bahwa Pancasila memiliki visi mewujudkan perdamaian di Indonesia. Dari sisi toleransi, saat ini Indonesia sudah masuk ke tahap yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya di mana intoleransi sangat sering terjadi.
“Kita sudah ada di tingkat toleransi yang menerima, mendukung, merawat, dan merayakan. Ini sudah dialami sampai sekarang dan masih hidup sampai sekarang walaupun banyak tantangannya. Pancasila bisa dibayangkan sebagai visi yang bisa menstimulasi keberagaman,” jelas Budhy.
Menurutnya, ada persoalan negara yang kini masih menjadi kebiasaan negatif. Ia menyebut fenomena kekerasan sebagai jalan keluar dari permasalahan masih sering terjadi di masyarakat. “Ini adalah tantangan untuk merubah cara pandang yang salah ini,” ujarnya.
Pembicara lain, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto, menambahkan bahwa masyarakat harus berterima kasih kepada pendiri bangsa karena menjadikan bangsa ini menjadi negara religius yang modern.
"Negara indonesia didirikan atas dasar Pancasila yang kemudian menjadi landasan filosofis berdirinya negara. Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno sangat menghargai kesetaraan,” katanya.
