Berita
Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 18 Nov 2020 - 19:25:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Upaya Melindungi Masyarakat, FPPP Anggap RUU Minol Sangat Urgen

tscom_news_photo_1605702336.jpg
Minuman Beralkohol (Ilustrasi) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa"aduddin Djamal mengklaim bahwa Indonesia sangat membutuhkan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol)

"RUU ini sudah sangat-sangat urgen, karena konsumsi alkohol sangat merugikan," kata Anggota Baleg DPR RI itu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/11).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2011 menunjukkan ada 2,5 juta orang meninggal akibat minuman beralkohol dan 9 persen di antaranya merupakan usia 15-19 tahun, yang merupakan usia produktif.

Pada 2014, data rata-rata kematian akibat minuman beralkohol meningkat menjadi 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9 persen dari semua jenis kematian.

"Kemudian dalam hukum, minuman ini belum secara spesifik dimasukkan undang-undang, hanya dimasukkan di KUHP hukum pidana dengan pasal yang sangat umum," jelasnya.

Dia menegaskan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.

"Selain itu adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," tegas dia.

Diketahui, RUU Larangan Minol diusulkan tiga fraksi yaitu 18 anggota DPR Fraksi PPP, dua anggota Fraksi PKS, dan satu anggota Fraksi Gerindra.

RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal, berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi pidana bagi yang melanggar.

tag: #minuman-beralkohol  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Gugum Ridho Putra Tegaskan Penunjukan Pj Ketua Umum PBB Hasil MDP Tidak Sesuai AD/ART

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 13 Mar 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI PBB di Bali Gugum Ridho Putra, SH.,M.Hum menolak hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang ...
Berita

Indonesia Belum Memiliki Regulasi Komprehensif Perampasan Aset Tanpa Pidana

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia hingga kini dinilai belum memiliki regulasi yang komprehensif yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction ...