JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PKS Mulyanto menegaskan menolak terkait rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali.

Mulyanto khawatir kebijakan itu akan menambah beban hidup masyarakat ditambah situasi saat ini masih merebaknya wabah pandemi covid-19.

Untuk itu, Ia mengatakan bila pemerintah sebaiknya mencari solusi alternatif agar tujuan menjaga kelestarian lingkungan tercapai tapi beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Terkait rencana premium dihapus 1 Januari 2021, kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," kata Mulyanto saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS itu menegaskan bila sirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan namun dia minta pemerintah memikirkan solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium.

"Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat? Apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium?” tutuernya.

“Kalau itu mungkin tidak ada penentangan dari masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu, Mulyanto menuturkan bila sebaiknya Pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang rencana penghapusan tersebut.

"Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium saat ini ?" tandasnya.