JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan, harapan dan keinginan Presiden Jokowi soal pentingnya kedaulatan digital sebenarnya merupakan wacana yang sudah lama digaungkan berbagai kalangan termasuk kalangan DPR RI khususnya Komisi I DPR RI.

Hanya saja, kata Sukamta, antara apa yang diinginkan Presiden pada prakteknya tidak dibarengi dengan langkah nyata dibawahnya.

"Kita sudah dorong 3 tahun lebih, berkali-kali tetapi belum ada respon memadai. Semoga dengan perintah Presiden ini, kemenkominfo menjadi lebih responsif," ungkap Politikus PKS itu saat dihubungi wartawan, Rabu (03/03/2021).

Menurutnya, kedaulatan digital sangat penting untuk dijadikan skala prioritas oleh pemerintah mengingat potensi ekonomi dari sektor digital ini sangat besar.

"Dunia sedang beralih dari analog ke digital. Ekonomi terbesar nanti akan bergeser ke digital. Di Indonesia sendiri kue ekonomi digital sudah besar sekali, namun sebagian terbesar, sangat besar masih dinikmati pelaku asing. Apalagi kalau pemerintah jadi membuka peluang 5G. Lebih 80% kue 5G akan diambil asing," tandasnya.

Berbicara soal kedaulatan digital, kata dia, tak cukup hanya bicara soal aspek pemasukan pajak belaka tapi dari hulu sampai hilir harus dipikirkan.

"Belum lagi soal hardware. Handphone saja yang pasarnya super besar, kita belum punya produk dalam negeri dan pemerintah belum ada upaya agar ada produsen dalam negeri. Apalagi di bidang Artifisial Intelijen atau AI, milyaran $, tapi kita masih hanya akan menjadi pasar dari produk asing. Bangsa kita masih suka menjadi pedagang antara dan dapat fee saja," lirihnya.

Sukamta mengaskan, secara pirbadi selaku anggota Komisi I DPR RI, dirinya selalu mendorong agar pemerintah memiliki cetak biru (blueprint) ketika berbicara aspek kedaulatan digital.

"Saya sejak 3 atau 4 tahun terakhir sudah mendorong pemerintah melalui Kominfo agar kita ini memiliki "grand design" digital secara menyeluruh, bukan hanya infrastuktur digital dan e government saja," ungkapnya.

"Grand Design yang meliputi software, hardware, brainware dan insfrastrukturnya. Kita dihadapkan pada pilihan. Kita akan menyiapkan diri hanya menjadi pasar saja atau kita akan mandiri dan berdaulat secara digital?" sambungnya.

Sukamta menekankan agar grand desain ini mestinya menjadi desain menyeluruh.

"Kapan kita mulai memiliki industri-industri digital, industri dan teknologi apa yang kita pilih dan bagaimana peta jalannya. Membangun SDM sendiri dengan sekolah di dalam negeri atau di luar negeri bahkan kalau perlu on mission ke industri industri besar digital? Dengan desain ini diharapkan kita punya perencanaan yang matang dan rinci. Jangan lagi ujung-ujungnya e-gov dan pengadaan barang lagi," sindirnya.

Yang jelas, kata dia, kedaulatan digital tanpa ada arah yang jelas dari hulu sampai hilirnya maka itu hanya sebatas slogan belaka.

"Tanpa desain negeri ini akan terjebak pada pragmatisme, sekenanya. Nabrak-nabrak cari investasi pabrik pengolah nikkel menjadi batterey hape, atau sekedar menjadi pasar saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnyatransformasi digital. Namun begitu transformasi digital harus tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital.

“Tansformasi digital merupakan solusi tepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” ucap Presiden Jokowi dalam peluncuran program konektivitas digital 2021 dan prangko seri gerakan vaksinasi nasional covid-19 di Istana Negara, Jumat (26/2/2021)