Oleh La Aswan pada hari Rabu, 23 Jun 2021 - 14:38:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Utang di Masa Pandemi, Politikus Gerindra: Kelolanya Harus Pruden Karena Rakyat yang Bayar

tscom_news_photo_1624433902.jpg
Kamrussamad Politikus Gerindra (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pandemi virus corona membuat pemerintah di sejumlah negara berlomba-lomba mencari utang untuk menyelamatkan perekonomian. Mereka bahkan rela mengantre demi mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga multilateral.

Indonesia pun tak mau ketinggalan. Selain melakukan realokasi anggaran, pemerintah harus mencari utang dalam jumlah besar agar bisa menutup kebutuhan belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun.

Kondisi ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kian khawatir utang negara tidak bisa dibayarkan dalam waktu yang singkat.

Makin bertumpuknya utang ini membuat anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mempertanyakan semangat Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal spending better yang seakan terabaikan.

"Tagline spending better Menkeu terabaikan?” ucap Kamrussamad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, perencanaan dan pengelolaan pinjaman/utang yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri, SBN (SUN & SBSN), serta sumber lainnya harus dikelola secara pruden atau hati-hati.

Pasalnya, utang Indonesia pada 2020 saja telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yakni rasio debt service terhadap penerimaan negara sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen sampai 35 persen.

"Karena menyangkut beban rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa utang negara yang menumpuk ini akan menjadi beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah selanjutnya. Sehingga pemerintah saat ini harus memikirkan dengan baik cara membayarkan utang-utangnya jangan sampai membebani rakyat Indonesia.

"Presiden dan Menteri Keuangan bisa berganti tapi utang tetaplah harus dibayar oleh Rakyat Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, Legislator asal DKI Jakarta ini juga mengatakan, pemerintah bersama BPK dan BPKP serta KPK harus memeriksa potensi korupsi dalam pengelolaan utang negara.

“Seperti dugaan adanya calo utang menarik sejumlah fee tertentu pada setiap pinjaman. Spending Better yang menjadi tagline Kementerian Keuangan harus dibuktikan outcome-nya,” tandasnya.

tag: #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Ketua Fraksi PKS Soal Serangan Iran: Israel Biang Kerok Konflik dan Instabilitas Dunia

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan eskalasi konflik Timur Tengah yang memanas akibat serangan drone-drone dan rudal balistik Iran ke wilayah (pendudukan) Israel. ...
Berita

Arus Balik Lebaran, KAI Catat 47 Ribu Orang Masuk Jakarta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat jumlah penumpang yang masuk Jakarta pada arus balik Lebaran hari ini, Senin (15/4/2024), mencapai 47.613 orang. Angka ini meningkat ...