JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menyikapi kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 dan angka kematian yang terus terjadi akhir-akhir ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah, memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan refocusing anggaran belanja pada APBN semester II-2021.

Adapun hasil pemotongan ini dialokasi ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.

“Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong,” ujar Said di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Menurut Said, pemotongan anggaran K/L maupun Pemda ini tidak bisa dihindari. Karena ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan pandemi Covid-19 yang justru makin mengganas ini.

Terlebih lagi, perkembangan Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan, sehingga butuh anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

“Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester 2 tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemda,” jelasnya.

Selain pemotongan anggaran K/L maupun Pemda, Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipotong.

Termasuk, rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya kasus Covid-19 memang harus dipangkas.

Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK. Pun penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH, harus direfocusing juga.

“Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020,” terang Said.

Ditambahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini, hasil refocusing anggaran belanja ini dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Agar rakyat yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 semakin banyak.

Untuk itu, dibutuhkan penambahan tenaga medis termasuk para sukarelawan, kebutuhan peralatan vaksin, dan pembiayaan tempat-tempat darurat untuk pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.

“Saya mendukung target Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi dapat menjangkau 2 juta rakyat per harinya,” ucapnya.

Selain itu, hasil pemotongan anggaran ini juga dipakai guna memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarananya, dan tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien Covid-19.

Langkah ini untuk mengantisipasi banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal di rumah akibat daya tampung rumah sakit yang sudah melebihi kapasitas.

“Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, TNI, Polri dan Pemda dapat berkolaborasi menyediakan rumah sakit lapangan, khususnya di daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas seperti Wisma Atlet di DKI Jakarta,” sarannya.

Tak hanya itu, hasil pemotongan angaran ini juga digunakan untuk mendukung anggaran pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, khususnya anggaran operasi penegakan disiplin oleh aparat TNI, Polri serta Kementerian Perhubungan.

Said menegaskan ikut mendukung penuh langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat ini.

Untuk itu, dia berharap kebijakan yang telah dirancang dijalankan secara disiplin khususnya aparat pelaksana di lapangan.

“Kita berharap kebijakan tersebut berjalan efektif, agar perkembangan kasus harian positif Covid-19 menurun, termasuk angka kematian yang dialami para penderita Covid-19,” harapnya.

Langkah ini perlu berjalan efektif agar budaya disiplin masyarakat terbentuk dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Kita tidak ingin ada dokumen Swab Antigen, PCR, dan Sertifikat Vaksin palsu dalam screening mobilitas sosial terutama terhadap sektor-sektor esensial. Tegakkan penegakkan hukum pidana atas para pihak yang melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Politikus senior PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup jalur penerbangan dan pelabuhan internasional untuk sementara waktu.

Namun khusus untuk penerbangan militer, polisi, intelijen, dan diplomat serta kargo tetap diperbolehkan dibuka.

“Tetapi dengan syarat memastikan protokol kesehatan serta karantina berjalan dengan efektif,” imbuhnya.

Lebih jauh, Said mengatakan, hasil refocusing ini hendaknya digunakan untuk memperbesar alokasi dan memastikan tambahan bansos, bantuan sosial produktif bagi UMI, dan kelanjutan program restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM.

“Dan juga untuk bantuan modal kerja dan transformasi bisnis secepatnya menuju layanan daring,” demikian Said Abdullah.