Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 07 Jul 2021 - 21:06:58 WIB
Bagikan Berita ini :

FPKS Dorong Empat Prioritas Utama Kementerian Pertahanan Tahun 2022, Apa Saja?

tscom_news_photo_1625666818.jpg
Sukamta Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI mendorong agar Kementerian Pertahanan melakukan empat prioritas utama.

Kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terus berbenah.

"Menurut kami ada empat prioritas Kementerian Pertahanan. Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapanya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mewakili FPKS dalam keterangan tertulis, Rabu (07/07/2021).

Kedua, kebijakan, regulasi serta Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di optimalkan.

"Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah."

Ketiga, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan.

"Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," tegas Sukamta.

Terakhir, FPKS kata Sukamta, mendorong agar ada inventarisir aset tanah Kementerian Pertahanan untuk mendukung pertahanan negara.

"Program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 trilliun. Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat," ungkapnya.

FPKS juga menekankan, kata Sukamta lagi agar Kemenhan melakukan langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset.

"Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar asset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

tag: #pertahanan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
Dompetdhuafa X TS : Qurban
advertisement