JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Di saat wacana amandemen konstitusi dengan isu perpanjangan jabatan presiden di dalamnya tanpa malu-malu terus dihembuskan elit-elit politik negeri ini, dilain sisi ada jumlah rakyat miskin makin bertambah dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin makin dalam imbas pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut setidaknya terkonfirmasi dari data yang di rilis BPS dan Bappenas belakangan ini.
Dilansir dari detik.com, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada masyarakat. Bahkan untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah sampai menengah juga mengalami tekanan.
Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan akibat COVID-19 ini ada 26% tulang punggung keluarga yang berhenti kerja.
"Lalu 50% mengalami penurunan pendapatan," kata dia di kantor Bappenas, Kamis (2/9/2021).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir mengungkapkan, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin Indonesia naik 1,12 juta per Maret 2021 sehingga menjadi 27,54 juta.
Baca Juga: Cegah Predatory Pricing, Hafisz: UU Khusus E-commerce Harus Jadi Perisai Negara dan Bangsa Nantinya
"Ini artinya ada 10,14% orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan Ketimpangan antara si kaya dan si miskin (GINI RATIO) bulan Maret 2021 sebesar 0,384 (naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381)," ungkap Waketum PAN itu kepada wartawan, Jumat (03/09/2021).
Namun di sisi lain, kata dia, ternyata terjadi peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas (golongan mampu).
"Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro poor karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya sedangkan rakyat miskin malah smkin bertambah bukannya berkurang. Counter Cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan," sindirnya.
Hafisz menambahkan, sejatinya model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya.
"Bukan bagi sebagian saja. Kalau saya kutip bukunya Peter L. Berger berjudul Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change. Model pembangunan yang baik harus bisa menghilangkan derita bukan menciptakan derita baru (pengangguran, kemiskinan dan lainnya).
Kemiskinan, pengangguran terus tumbuh karena itu konsekuensi dari model ekonomi kapitalisme yang tengah dipraktekkan saat ini. Mitos kapitalisme itu kan pertumbuhan, imbas mitos itulah menganga penderitaan yang cukup memprihatinkan (kemiskinan naik, pengangguran bertambah). Dimana ekonomi Pancasilanya kalau begitu. Sistem ekonomi kapitalis seperti ini mestinya menjadi prioritas untuk kita perbaiki bersama, karena sudah tidak sejiwa dengan ekonomi Pancasila yang selama ini telah kita miliki," tegasnya.
Yang lebih menyedihkan lagi, kata dia, di saat masyarakat tertatih-tatih menghadapi kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, kebisingan wacana amandemen Konstitusi terus berhembus di tengah gelombang kemiskinan yang makin tinggi.
"Daripada membahas amandemen UUD 45 saya kira lebih baik energinya kita alihkan untuk mencari solusi bagaimana mengatasi ekonomi agar pro Job pro Poor dan Pro Rakyat sehingga kesejahteraan dapat tercipta sesuai dengan tujuan Kita bernegara sebagaimana yang tertulis dalam
pembukaan UUD 1945," pungkasnya.
