JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan anggota DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menjelaskan secara gamblang dibalik klaim pendapatan negara naik 30,5% pada tahun 2022.

Pasalnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang terus mengalami kenaikan.

"Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang," kata Ketua Departemen Bidang Ekonomi DPP Partai Demokrat kepada wartawan, Rabu (18/01/2023).

Dengan demikian, lanjut Sartono, angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dari efek krisis dan pandemi.

"Sebelum pandemi, angka kemiskinan berkisar 24,79 juta orang. Saat ini masih terdapat tambahan 1,57 juta orang yang menjadi miskin dalam 2 tahun terakhir," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Menyikapi kondisi tersebut, Sartono mengingatkan agar Pemerintah hendaknya dapat menggunakan anggaran dengan bijak dan tepat sasaran untuk dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kelas bawah.

"Terlebih lagi penerimaan negara berada di atas target yang ditetapkan," sindirnya.

Menurutnya, klaim pemerintah bahwa pendapatan negara tahun 2022 meningkat 30,5% mencapai Rp2.626,4 triliun tak sebanding dengan jumlah angka kemiskinan.

"Jumlah masyarakat miskin malah meningkat 200.000 orang dalam 6 bulan terakhir," sindirnya lagi.

Sartono menekankan agar prioritas dan program pro rakyat hendaknya diutamakan dibandingkan dengan program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

"Program pro rakyat perlu diutamakan karena tahun 2023 diperkirakan akan mengalami badai krisis yang berat. Pemerintah hendaknya mempersiapkan jaring pengaman sosial dengan baik untuk mengantisipasi situasi yang dapat dengan cepat berubah," pungkasnya.