JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa langkah menuju optimalisasi NIK semakin dekat. Salah satunya dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Hal tersebut, kata Zudan, sudah disetujui oleh Ditjen Pajak.

"Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK," kata dia.

Tidak hanya itu, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

"Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme," jelas Zudan.

Terhadap langkah-langkah strategis tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan kesepahamannya. Doli sepakat dan mendukung agar integrasi data dapat segera terwujud di Indonesia.

"Saat ini kita sering kali masih terhambat oleh adanya ego-ego sektoral, setiap instansi memiliki databasenya sendiri sehingga penanggulangan berbagai masalah sering bermuara pada tidak adanya data yang valid, sistematis, dan akurat," papar Doli.

"Oleh karena itu, jika saya ditanya instansi mana yang harus maju sebagai integrator data? Bila tidak ingin mengusik ego sektoral, maka dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab pada Presiden. Namun bila berbicara yang existing, maka Kemendagri ini lah yang harusnya menjadi integrator satu data," jawabnya.