Opini
Oleh Tri Sasono (Sekjen FSP BUMN Bersatu) pada hari Rabu, 17 Jun 2015 - 06:42:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Tolak Penempatan Pusat Data Base e-Goverment di Singapura

7eGoverment.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

Keberpihakan Menteri BUMN terhadap negara tetangga Singapura dengan membangun backbone pusat data semua informasi dari masyarakat Indonesia dan pemerintah yang menggunakan saluran Komunikasi IT, baik yang bersifat high content secret maupun yang umum. Tentu saja ini merupakan suatu langkah blunder dan ada upaya Indonesia makin ditelanjangi dari sisi cyber defence.

Akan dengan terjadi sabotase jebolnya data-data penting yang berhubungan dengan kepentingan nasional, seperti akan dengan mudah Singapura mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan percakapan Presiden Jokowi yang bersifat top secret yang kemudian semua data bisa dijual ke negara lain atau digunakan oleh Singapura.

Dengan adanya Pusat Data Base informasi E Goverment TELIN 3 di Singapura oleh Telkom dan Singtel atas persetujuan Menteri BUMN makin membuktikan kalau Rini Sumarno bisa jadi merupakan seorang agen ganda yang ada di pemerintahan Jokowi. Sebab latar belakang Rini dan Laksamana Sukardi mantan Menteri BUMN hampir sama baik yaitu sama-sama besar di Citi Bank Amerika dan sama sama ingin membuat membahayakan data data informasi nasional dan bekerja sama dengan Singapura.

Jokowi jika terus mempertahankan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN akan bernasib sama dengan Megawati Soekarnoputri yang akibat kebijakan Laksamana Sukardi akhirnya Megawati dianggap penjual aset negara Indosat yang membahayakan keamanan Negara. Begitu juga Jokowi akan dianggap sebagai tokoh yang membiarkan data-data e goverment kepada Singapura akibat ulah Meneg BUMN yang perlu Kita pertanyakan nasionalismenya.

Dengan penempatan data base pemerintah seperti e-goverment, data base sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia serta data base penduduk Indonesia sudah barang tentu kedaulatan Negara akan terancam, apalagi data-data perbankan dan Bank Indonesia juga akan mudah diawasi oleh Singapura.

Singapura melalui intelijen luar negeri yakni Security and Intelligence Department (SID) – yang bekerjasama dengn NSA memiliki fasilitas high-speed fibre optic cables yang mampu menyadap seluruh informasi kawasan.

Langkah Rini yang menyerahkan proyek e-budgeting sistem kepada Singapura melalui kerjasama Telkom dan Singtel, sama sekali tidak bisa disebut sebagai langkah korporasi, namun merupakan tidakan membantu intelijen asing dalam menguasai, memata-matai, dan memporak porandakan negeri ini.

Tindakan Meneg BUMN Rini Sumarno melakukan kerjasama antara Telkom dengan Singtel untuk membangun pusat data e-goverment di Singapura, jika dijalankan dapat dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, menjual rahasia negara secara ilegal melalui mekanisme bisnis, dan karena itu harus Menteri Rini harus ditangkap. Dan Jokowi sebagai bosnya akan masuk kategori pengkhianat juga

Karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Dan mengingatkan Jokowi agar segera membatalkan rencana TELIN Pty yang merupakan anak perusahaan PT Telkom untuk menempatkan pusat data base di Singapura serta memecat Rini Sumarno apalagi dari pijakan politik Rini Sumarno tidak punya dukungan dari partai politik di Senayan.

Kedekatan Rini Sumarno dengan salah satu petinggi partai pemenang Pemilu yang banyak mendapatkan kemudahan bisnis di BUMN seperti jatah kuota import BBM, pinjaman kredit bank BUMN dan proyek di PLN serta menjadi calo penempatan direksi BUMN, bukan jaminan kalau Rini Sumarno bisa dijadikan Laison Officer Jokowi secara politik untuk mendapatkan dukungan politik dari Senayan, dan ini terbukti dengan penolakan yang kuat di DPR terkait penempatan data base Indonesia di Singapura.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #e goverment  #menteri rini  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah perlu Jalan Tengah

Oleh Ajib Hamdani (Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)
pada hari Rabu, 22 Jan 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki Bulan Januari  2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pergerakan nilai tukar hampir ...
Opini

Debt Switch Surat Utang Negara Melanggar Undang-Undang, Diancam Pidana Penjara 20 Tahun

Sepuluh tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024.  Yang lebih ...