Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan publik dan pelaku ekonomi. Di satu sisi, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 80,9%. Namun, di sisi lain, sejumlah kebijakan ekonomi menimbulkan tanda tanya, terutama dalam hal keberlanjutan fiskal dan kepastian investasi.

Kebijakan Populis dan Penghematan APBN

Salah satu langkah besar Prabowo adalah realokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang menjadi simbol dari komitmen memenuhi janji kampanye. Program ini diperluas untuk menjangkau sekitar 83 juta orang hingga akhir 2025. Untuk mendukungnya, pemerintah memangkas belanja sebesar Rp306,7 triliun, atau sekitar 8% dari total belanja APBN tahun ini.

Selain itu, sejumlah kebijakan populis lainnya mulai diimplementasikan, seperti penghapusan pajak penghasilan untuk UMKM dengan omzet tertentu, kenaikan PPN menjadi 12% untuk barang mewah, serta pemberian subsidi listrik bagi PKL pada Januari-Februari. Namun, pebisnis masih bersikap “wait and see,” menunggu kepastian arah ekonomi jangka panjang.

Dampak terhadap Investasi dan Stabilitas Makro

Meskipun kebijakan sosial seperti makan bergizi gratis meningkatkan kepuasan publik, investor masih berhati-hati. Kenaikan utang untuk membiayai program-program ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas fiskal. Beberapa analis menilai bahwa imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan risiko yang meningkat.

Perlambatan akselerasi hilirisasi industri juga menjadi catatan. Di era Presiden Jokowi, hilirisasi menjadi kunci untuk mengejar target pertumbuhan 8%. Hingga saat ini, belum ada indikasi percepatan signifikan dalam kebijakan ini di bawah pemerintahan Prabowo.

Program Perumahan dan Prospek Infrastruktur

Salah satu inisiatif besar lainnya adalah program pembangunan sejuta rumah, dengan kesepakatan pendanaan yang diteken di Qatar. Ini menjadi indikasi bahwa pemerintahan Prabowo masih mendapatkan dukungan investor untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Namun, dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada proyek infrastruktur besar, Prabowo tampaknya mengambil pendekatan yang lebih langsung ke sektor kesejahteraan masyarakat, seperti pangan dan perumahan.

Antara Persepsi dan Realitas

Sejumlah ekonom, termasuk Machtuh, menyatakan keheranannya atas angka kepuasan publik yang tinggi, mengingat belum ada kajian numerik dan kualitatif yang memadai untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi Prabowo. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi publik dan evaluasi berbasis data.

Kesimpulan: Tantangan Ke Depan

100 hari pertama Prabowo menunjukkan bahwa janji kampanye mulai direalisasikan, terutama di bidang sosial dan kesejahteraan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah di sektor investasi, fiskal, dan industri. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan populis tetap sejalan dengan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Bagi investor dan dunia usaha, saat ini adalah masa “testing the water.” Pemerintah harus mampu meyakinkan pasar bahwa langkah-langkah ekonomi yang diambil bukan hanya sekadar memenuhi janji politik, tetapi juga berdampak positif bagi pertumbuhan yangberkelanjutan.