Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 menarik perhatian publik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sekaligus mengajak NU dan ormas keagamaan lainnya untuk turut serta dalam perjuangan menjaga integritas bangsa.

Dua Pesan Penting: Fase Tindakan dan Dukungan Masyarakat

Setidaknya ada dua pesan utama yang ingin disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan fase 100 hari kedua pemerintahannya.

Pertama, tekadnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Jika 100 hari pertama menjadi fase peringatan (warning) dan refleksi untuk koreksi diri, maka 100 hari kedua ini adalah fase tindakan. Presiden menegaskan bahwa ia akan mengambil langkah tegas terhadap aparatur pemerintahan dan birokrasi yang dinilai ‘bandel’ dan tidak mau mengikuti tuntutan rakyat akan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kedua, pentingnya dukungan masyarakat, khususnya dari NU dan kelompok religius nasionalis-moderat lainnya. Prabowo menekankan bahwa energi dari kelompok seperti NU sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam membantu keberhasilan pemerintahannya, tetapi juga dalam menghadapi tantangan yang muncul ketika langkah pemberantasan korupsi mulai menyentuh kepentingan kelompok tertentu.

Siapa yang Dilawan?

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut adanya pihak yang ‘melawan’, tanpa secara eksplisit menyebut individu atau kelompok tertentu. Namun, pernyataan ini mengindikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan mengusik kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini nyaman dengan status quo.

Tidak bisa dimungkiri bahwa di Indonesia, korupsi tidak hanya sekadar perbuatan individu, tetapi telah menjadi jaringan yang melibatkan berbagai kepentingan politik, hukum, dan ekonomi. Jika Prabowo benar-benar ingin menghadirkan clean government, maka perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup bisa dipastikan akan semakin terkonsolidasi.

Ujian Nyata di Fase 100 Hari Kedua

Pidato Prabowo telah memberikan sinyal kuat bahwa ia tidak ingin mengecewakan rakyat. Namun, publik tentu menunggu bukti nyata dari komitmen tersebut. Ada beberapa kasus besar yang saat ini menjadi perhatian publik dan bisa menjadi indikator seberapa serius pemerintahan Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain:

Kasus Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)

Kasus Firli Bahuri (mantan Ketua KPK)

Kasus korupsi judi online di Kementerian Kominfo era Budi Arie Setiadi

Kasus dugaan korupsi proyek pagar laut di Tangerang

Penanganan kasus-kasus ini akan menjadi barometer keberhasilan Presiden Prabowo dalam membersihkan pemerintahan. Jika tidak ada penyelesaian yang terang benderang dan memenuhi asas keadilan, maka bukan tidak mungkin perlawanan dari kelompok-kelompok kepentingan akan semakin menguat.

Menanti Langkah Konkret

Pidato Prabowo di Harlah NU ke-102 bisa dianggap sebagai deklarasi fase tindakan dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Selain membutuhkan keberanian politik, Presiden juga memerlukan dukungan luas dari masyarakat, terutama dari NU dan kelompok-kelompok nasionalis-moderat lainnya.

Kini, yang ditunggu bukan lagi sekadar pernyataan, tetapi bagaimana langkah konkret Presiden Prabowo dalam menghadapi berbagai kasus korupsi besar yang tengah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.

Apakah Prabowo benar-benar akan mampu membersihkan pemerintahan dari korupsi, atau justru menghadapi jalan terjal akibat perlawanan dari kekuatan lama yang masih bercokol?

Jawabannya akan terlihat dalam fase 100 hari kedua pemerintahannya.