TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Partai Golkar sekali lagi membuktikan dirinya sebagai partai paling lentur di republik ini. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, partai beringin tampil dengan wajah baru: enerjik, progresif, dan penuh warna anak muda. Model kepemimpinan yang mengutamakan peran kader muda jelas merupakan langkah positif. Golkar yang kerap dicap partai "tua" kini mencoba menghidupkan mesin politiknya dengan energi generasi baru.

Namun, regenerasi ini tidak datang tanpa harga. Para senior yang selama ini menjadi tulang punggung tradisi Golkar, perlahan merasa posisinya hanya ditempatkan sebagai ornamen. Mereka masih dihormati, tetapi tidak lagi menjadi pengendali utama. Friksi pun tak terelakkan.

Sejarah politik Golkar mengajarkan satu adagium klasik: selama Presiden menyukai pimpinan Golkar, maka kepemimpinan itu akan dipelihara. Namun begitu dianggap tak sejalan, gelombang perubahan akan segera datang.

---

Timeline Historis: Restu Presiden dan Perubahan Golkar

1. Era Megawati (2001–2004)

Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung yang sempat terpuruk akibat kasus hukum.

Namun, posisi Akbar masih bertahan karena Golkar menjadi kekuatan oposisi yang justru dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan politik Megawati.

Setelah Pemilu 2004, arah berubah: Golkar menggelar Munas Bali yang akhirnya memilih Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum—sejalan dengan posisinya sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pesan penting: restu Presiden dan akses kekuasaan menentukan siapa yang layak memimpin Golkar.

2. Era SBY (2004–2014)

Jusuf Kalla memimpin Golkar hingga 2009, tetapi hubungan tidak sepenuhnya harmonis dengan Presiden SBY.

Di Munas Riau 2009, Aburizal Bakrie muncul sebagai Ketua Umum, lebih akomodatif dengan kekuasaan.

Sepanjang era SBY, Golkar sering memainkan politik dua kaki—di satu sisi mendukung pemerintah, di sisi lain menjaga jarak sebagai oposisi lunak.

Pesan penting: Golkar bertahan dengan mengatur jarak, tetapi tetap tidak keluar dari orbit kekuasaan.

3. Era Jokowi (2014–2024)

Awalnya, Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Namun, gelombang perubahan datang cepat. Pada 2016, Munaslub memilih Setya Novanto sebagai Ketum baru yang sepenuhnya pro-Jokowi.

Setelah kasus hukum menjerat Setya Novanto, Airlangga Hartarto naik menjadi Ketua Umum, lagi-lagi dengan restu Jokowi.

Selama dua periode Jokowi, Golkar menjadi salah satu pilar utama koalisi pemerintah, dengan jatah menteri strategis dan dukungan politik penuh.

Pesan penting: begitu dianggap tidak sejalan, Golkar tidak segan menggelar Munaslub untuk mengganti pucuk pimpinan dengan figur yang direstui Presiden.

Konteks Bahlil di Era Prabowo

Inilah dilema Bahlil hari ini. Kepemimpinannya berdiri di atas dua pilar:

1. Konsolidasi kader muda di dalam tubuh Golkar.

2. Restu Presiden Prabowo di luar.

Selama komunikasi politiknya sejalan dengan strategi besar pemerintahan, posisinya akan kokoh. Tetapi jika ada celah disharmoni, maka sejarah menunjukkan Golkar tak segan-segan melakukan reposisi cepat. Munaslub bisa digelar, perubahan bisa terjadi, dan wajah baru bisa saja muncul menggantikan.

Dalam konteks inilah, Bahlil sedang menguji kemampuannya bukan hanya sebagai administrator partai, tetapi juga sebagai power broker yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dengan tuntutan eksternal kekuasaan.

Jika ia berhasil, maka Golkar bisa menjadi mesin politik yang relevan hingga Pemilu 2029. Tetapi jika ia lengah, para senior yang kini sabar menunggu bisa sewaktu-waktu menggerakkan roda perubahan.

Golkar adalah partai yang selalu membaca arah angin. Dan angin terbesar dalam politik Indonesia hari ini bernama Prabowo Subianto.