TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak boleh lagi ada “BUMN abal-abal”. Pernyataan itu bukan sekadar teguran, melainkan sinyal keras bahwa era baru pengelolaan badan usaha negara telah dimulai. Namun pertanyaan pentingnya: apakah ini akan jadi koreksi serius, atau sekadar retorika politik yang berulang dari rezim ke rezim?

Sejarah mencatat, sejak era Megawati, SBY, hingga Jokowi, penataan BUMN selalu menjadi janji besar. Megawati merintis restrukturisasi, SBY mencoba privatisasi dan efisiensi, sementara Jokowi melakukan konsolidasi besar-besaran lewat holdingisasi. Hasilnya? Sebagian BUMN memang jadi mesin ekonomi, tetapi banyak pula yang menjadi beban negara, sarang rente, dan bancakan politik.

Kini Prabowo mewarisi “hutan rimba” BUMN: dari perusahaan tambang, energi, hingga perbankan. Ada yang sehat, ada pula yang hidup segan mati tak mau. Tantangan terbesarnya bukan semata bisnis, melainkan resistensi politik: siapa berani menutup atau melebur BUMN yang selama ini jadi ladang kepentingan oligarki dan partai?

Editorial ini menilai, reformasi BUMN adalah ujian integritas pemerintahan Prabowo. Jika berani menempuh jalan pembenahan—termasuk menutup BUMN sakit kronis dan menghentikan praktik rente—maka ia akan mencatatkan legacy yang tak pernah dituntaskan para pendahulunya. Namun jika terjebak kompromi politik, maka slogan “jangan ada BUMN abal-abal” hanya akan jadi gema kosong di ruang publik.

Prabowo sudah membuka pintu. Kini publik menunggu: berani atau tidak ia melangkah masuk ke ruang gelap BUMN, dan menyalakan lampu terang reformasi yang sesungguhnya.