JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sudah terjadinya hampir 700 bencana alam dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, termasuk angin ribut di Klaten, Jawa Tengah. Puan pun menyinggung masih rentannya masyarakat terhadap bencana alam yang harus segera diatasi, termasuk dampak turunannya.

“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” kata Puan Maharani, Selasa (7/6/2026).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 693 kejadian bencana alam di Indonesia sejak awal Januari hingga 6 April 2026 pukul 13.00 WIB. Dari seluruh kategori, banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 329 kejadian atau setara sekitar 47,5% dari total bencana.

Cuaca ekstrem menempati posisi kedua dengan 206 kejadian, kemudian diikuti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 79 kejadian serta tanah longsor yang tercatat 62 kejadian, gelombang pasang dan abrasi terjadi sebanyak 8 kali sepanjang periode yang sama. Lalu disusul dengan bencana berupa kekeringan sebanyak 5 kejadian dan gempa bumi sebanyak 4 kejadian.

Sementara itu bencana alam yang terjadi baru-baru ini adalah gempa bumi di Sulawesi Utara, banjir parah di Demak, dan beberapa hari lalu juga terjadi angin ribut dan hujan es di Klaten yang menyebabkan sejumlah rumah rusak dan pohon bertumbangan.

Puan pun menilai hampir 700 kejadian bencana alam yang tercatat hingga awal April 2026 perlu dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang berhadapan dengan tekanan kebencanaan yang semakin padat dalam waktu, semakin luas dalam sebaran wilayah, dan semakin kompleks dalam dampak sosialnya.

“Ketika banjir mendominasi, disusul angin kencang, longsor, dan gempa di berbagai daerah dalam kurun yang berdekatan, persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai akumulasi peristiwa alam musiman,” tuturnya.

“Tetapi juga sebagai gambaran bahwa banyak ruang hidup masyarakat masih berada dalam kondisi rentan terhadap gangguan kebencanaan alam yang berulang,” imbuh Puan.

Mantan Menko PMK tersebut juga menyebut frekuensi bencana yang tinggi dalam waktu singkat menunjukkan adanya tantangan-tantangan yang ada. Puan mengungkap tantangan terbesar saat ini.

“Tantangan terbesar yang ada adalah bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, namun bagaimana sistem nasional membaca pola kerentanan yang terus muncul di titik-titik yang relatif sama,” sebutnya.

Puan mengatakan jika banjir berulang kembali mendominasi, maka itu berarti persoalan tata air, kapasitas lingkungan, dan kesiapan kawasan permukiman belum sepenuhnya bergerak secepat perubahan risiko yang dihadapi masyarakat.

“Dalam konteks seperti ini, data kejadian bencana seharusnya tidak berhenti sebagai statistik mingguan, tetapi menjadi dasar koreksi yang lebih tajam terhadap wilayah yang paling sering menerima dampak,” tegas Puan.

“Dan yang paling perlu dijaga dalam situasi kebencanaan berulang adalah kemampuan keluarga bertahan setelah bencana berlalu. Ini harus jadi perhatian Pemerintah,” sambung cucu Bung Karno itu.

Dalam banyak kejadian, disampaikan Puan, perhatian biasanya tertuju pada fase tanggap darurat. Padahal beban terpanjang justru berada pada fase pemulihan.

“Yaitu ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, anak-anak terganggu sekolahnya, dan keluarga harus mengatur ulang kehidupan dengan sumber daya yang terbatas,” ujar Puan.

Karena itu, Puan memandang ukuran penanganan bencana tidak cukup dinilai dari kecepatan bantuan awal, tetapi dari seberapa jauh negara mampu memastikan masyarakat tidak berulang kali kembali ke titik kerentanan yang sama.

“Yang juga perlu dibaca lebih dalam adalah bahwa bencana saat ini semakin langsung memengaruhi stabilitas sosial masyarakat bawah,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Puan mengingatkan, ketika satu kejadian banjir merendam rumah dan usaha kecil, dampaknya bergerak cepat ke pengeluaran keluarga, kesehatan lingkungan, dan daya tahan ekonomi rumah tangga.

“Dalam situasi seperti ini, bencana bukan lagi hanya urusan kerusakan fisik, tetapi persoalan yang menyentuh kualitas hidup sehari-hari masyarakat,” jelas Puan.

“Oleh karenanya, setiap kejadian kebencanaan seharusnya dibaca sekaligus sebagai indikator apakah perlindungan dasar terhadap warga sudah cukup kuat atau justru masih sangat bergantung pada respons sesaat,” tambahnya.

Puan menilai frekuensi bencana yang terus tinggi juga menuntut konsistensi pembacaan lintas sektor. Sebab kerentanan tidak pernah lahir dari satu faktor tunggal.

“Kerentanan berkaitan dengan pola pembangunan kawasan, kualitas infrastruktur dasar, perubahan lingkungan, hingga kapasitas daerah membaca ancaman sejak awal,” ucap Puan.

Jika satu wilayah terus mengalami gangguan serupa dari tahun ke tahun, menurut Puan, maka yang dibutuhkan bukan hanya respons yang lebih cepat, namun keberanian memperbaiki sumber kerentanannya secara bertahap dan terukur.

“Pada akhirnya, yang paling penting dijaga adalah agar masyarakat tidak merasa hidup dalam siklus kerusakan yang terus berulang tanpa perubahan yang nyata,” tukasnya.

Karena bagi warga yang rumahnya kembali terendam, atapnya kembali rusak, atau penghasilannya kembali terganggu, menurut Puan, ukuran kehadiran negara bukan pada banyaknya pernyataan setelah bencana.

“Tetapi pada apakah tahun berikutnya mereka menghadapi risiko yang lebih kecil daripada sebelumnya,” lanjutnya.

Puan pun mengingatkan pentingnya kesiapan negara menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi saat musim kemarau nanti. Fenomena El Nino diprediksi akan menyebabkan kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setiap ancaman kekeringan hampir selalu dibicarakan ketika musim sudah berjalan, sementara keputusan teknis yang seharusnya disiapkan lebih awal justru datang terlambat di lapangan,” paparnya.

Padahal seringkali bencana alam merupakan kejadian yang muncul tanpa peringatan. Data klimatologi sudah tersedia, pola wilayah rawan sudah dikenali, dan risiko produksi pangan sudah dapat dihitung jauh sebelum musim tanam terganggu.

Untuk itu, Puan menilai yang perlu dijawab Pemerintah adalah bukan sekadar kesiapan bantuan darurat, tetapi apakah langkah pengamanan sudah dilakukan sejak sekarang di wilayah yang paling rentan mengalami penurunan debit air.

“Tantangan perubahan iklim saat ini menuntut cara kerja negara yang lebih jujur terhadap risiko di mana ancaman sudah dapat diprediksi, sehingga tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” urai Puan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah keyakinan bahwa negara bekerja sebelum beban hidup masyarakat bertambah, bukan ketika harga sudah naik, panen sudah gagal, atau distribusi air mulai terganggu,” tutupnya.