Artikel mingguan The Economist tertanggal 14 Mei 2026 yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan ekonom, pelaku pasar, akademisi, maupun masyarakat sipil Indonesia. Majalah ekonomi-politik asal Inggris tersebut menilai Indonesia sedang berada pada “jalur berisiko”, bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dalam kualitas demokrasi dan tata kelola kekuasaan.

Sebagian pihak memandang kritik tersebut terlalu keras dan mencerminkan perspektif Barat terhadap negara berkembang. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang melihatnya sebagai alarm penting agar Indonesia tidak mengulangi pengalaman pahit krisis ekonomi dan turbulensi politik 1998.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian—mulai dari perang kawasan Timur Tengah, tekanan harga energi, perlambatan ekonomi dunia, hingga volatilitas pasar keuangan—Indonesia memang sedang menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi ekspektasi politik domestik yang sangat tinggi.

Ambisi Besar Pemerintahan Prabowo

Sejak memenangkan Pemilu 2024, Presiden Prabowo membawa pendekatan kepemimpinan yang kuat, sentralistik, dan penuh program besar. Pemerintahannya ingin meninggalkan warisan nyata melalui berbagai proyek populis dan program sosial berskala nasional.

Di antara program yang paling menonjol adalah:

Program makan bergizi gratis;

Penguatan koperasi desa secara nasional;

Hilirisasi industri strategis;

Swasembada pangan dan energi;

Modernisasi pertahanan;

Pembangunan infrastruktur pedesaan;

Penguatan peran negara dalam ekonomi.

Dalam perspektif politik, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi pemerintahan sekaligus memperkuat basis sosial ekonomi masyarakat bawah.

Bagi pendukung pemerintah, kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup global dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi.

Namun bagi para ekonom fiskal, pertanyaan utamanya bukan pada niat kebijakan, melainkan pada keberlanjutan pembiayaannya.

Tantangan Fiskal: Ruang Gerak yang Semakin Sempit

Indonesia selama lebih dari dua dekade dikenal sebagai salah satu negara berkembang yang relatif disiplin dalam pengelolaan fiskal. Pasca krisis 1998, pemerintah dan parlemen membangun berbagai pagar pengaman ekonomi, termasuk pembatasan defisit APBN maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Aturan tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan simbol kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Kini, tekanan terhadap APBN semakin besar karena beberapa faktor:

1. Beban Utang dan Pembayaran Bunga

Pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat seiring naiknya suku bunga global dan kebutuhan pembiayaan domestik.

Ketika penerimaan negara belum tumbuh optimal, ruang fiskal menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi seperti ini, program-program populis berskala besar berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN.

2. Pelemahan Rupiah

Nilai tukar rupiah yang tertekan terhadap dolar AS meningkatkan biaya impor energi, pangan, dan pembayaran utang luar negeri.

Ketika rupiah melemah, pemerintah menghadapi tekanan ganda:

subsidi energi meningkat;

inflasi berpotensi naik;

biaya proyek strategis bertambah mahal.

3. Arus Keluar Modal Asing

Investor global sangat sensitif terhadap persepsi risiko. Ketika muncul kekhawatiran tentang disiplin fiskal, independensi institusi, atau stabilitas politik, modal asing dapat keluar dengan cepat dari pasar domestik.

Fenomena capital outflow bukan sekadar persoalan angka statistik, tetapi menyangkut tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan negara.

Dilema Politik dan Ekonomi

Pemerintahan Prabowo menghadapi dilema klasik yang sering dialami negara berkembang:

menjaga popularitas politik;

sekaligus mempertahankan disiplin fiskal.

Program makan gratis, subsidi energi, dan koperasi desa memiliki daya tarik politik tinggi karena langsung menyentuh masyarakat.

Namun secara ekonomi, program tersebut memerlukan:

pendanaan besar;

pengawasan ketat;

tata kelola yang bersih;

efisiensi birokrasi.

Tanpa pengawasan yang kuat, proyek-proyek besar justru dapat menjadi sumber:

pemborosan anggaran;

korupsi;

inefisiensi;

moral hazard politik.

Dalam konteks inilah kritik The Economist memperoleh relevansinya.

Risiko Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan

Selain isu ekonomi, perhatian utama artikel tersebut adalah soal demokrasi.

Indonesia pasca-Reformasi selama ini dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan demokrasi di dunia Muslim. Pemilihan umum berlangsung rutin, kebebasan pers berkembang, dan masyarakat sipil relatif aktif.

Namun beberapa perkembangan terakhir menimbulkan kekhawatiran:

melemahnya oposisi parlementer;

meningkatnya polarisasi politik;

tekanan terhadap kelompok kritis;

kecenderungan sentralisasi kekuasaan;

menguatnya politik loyalitas dibanding meritokrasi.

Dalam sistem demokrasi modern, kritik dan oposisi sejatinya bukan ancaman negara, melainkan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan keseimbangan.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis besar justru lahir ketika elite kekuasaan terlalu tertutup terhadap kritik.

Pelajaran dari Krisis 1998

Bagi Indonesia, tahun 1998 bukan sekadar catatan sejarah ekonomi, tetapi trauma nasional.

Krisis kala itu dipicu kombinasi:

lemahnya fundamental ekonomi;

utang swasta yang tinggi;

runtuhnya kepercayaan pasar;

praktik korupsi dan oligarki;

lemahnya institusi demokrasi.

Ketika tekanan ekonomi bertemu kemarahan sosial dan kebuntuan politik, ledakan menjadi tidak terhindarkan.

Karena itu, stabilitas nasional tidak cukup hanya dijaga melalui aparat keamanan atau kekuatan politik, tetapi juga melalui:

kepercayaan publik;

keadilan ekonomi;

transparansi;

ruang demokrasi yang sehat.

Antara Kritik Asing dan Kepentingan Nasional

Tentu saja, pandangan media asing seperti The Economist tidak harus diterima mentah-mentah. Setiap media memiliki perspektif ideologis, kepentingan pasar, dan sudut pandang geopolitik tertentu.

Namun kritik eksternal tetap dapat menjadi bahan refleksi nasional.

Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia melakukan evaluasi internal secara jujur dan objektif:

apakah kebijakan negara benar-benar berkelanjutan;

apakah proyek besar memiliki perhitungan matang;

apakah demokrasi tetap sehat;

apakah institusi negara masih bekerja independen;

apakah ruang kritik tetap terjamin.

Indonesia Memerlukan Keseimbangan

Indonesia adalah negara besar dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, ratusan etnis, ribuan pulau, dan tantangan sosial ekonomi yang sangat kompleks.

Negara sebesar ini membutuhkan:

kepemimpinan kuat;

tetapi juga institusi yang sehat;

keberanian mengambil keputusan;

namun tetap terbuka terhadap kritik;

ambisi pembangunan;

sekaligus disiplin fiskal;

stabilitas politik;

namun tanpa mematikan demokrasi.

Presiden Prabowo memiliki peluang besar mencatatkan warisan sejarah penting apabila mampu menjaga keseimbangan tersebut.

Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari besar kecilnya proyek yang dibangun, tetapi dari kemampuan menjaga:

stabilitas ekonomi;

kualitas demokrasi;

persatuan nasional;

dan kepercayaan rakyat terhadap masa depan bangsanya.