JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelumnya mengungkapkan, ada oknum di satu kubu Partai Golkar yang telah menyandera rekomendasi bakal calon kepala daerah karena tak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah besar.

Menangapi hal ini Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Bowo Sidik Pangarso meminta Bamsoet tidak sembarangan melontarkan pernyataan sebelum ada bukti yang valid.

"Itu di rumahnya (Bamsoet) ada cermin besar untuk dirinya sendiri atau dia tidak punya cermin di rumahnya," sindir Bowo kepada TeropongSenayan, Rabu (29/7/2015).

Tuduhan Bamsoet tersebut diduga mengarah ke kubu Agung Laksono yang melakukan pemerasan dalam pencalonan kepala daerah. Bowo pun merasa tak terima dengan tuduhan itu, pasalnya hal itu belum dibuktikan kepada pasangan calon kepala daerah yang mendaftar lewat Partai Golkar untuk maju di Pilkada.

"Dia (Bamsoet) lupa sebelum berbicara itu, harusnya bertanya dulu ke tim lima kubunya ((tim penjaringan kubu Aburizal Bakrie atau ARB), calon gubernur dan calon bupati, apakah tim ARB tidak memungut biaya," ungkapnya.

Dirinya tidak menampik bahwa pratek tersebut memang ada di setiap partai terhadap calon-calon kepala daerah yang ingin daftar melalui partai tersebut. Namun, menurut Bowo hal itu sifatnya sukarela tanpa ada paksaan.

"Sepengetahuan saya semua partai memang minta kepada calon, tapi tidak memaksa. Sekarang calon ingin punya kendaraan (politik) apa ada yang gratis," bebernya.

Bowo tak memungkiri permasalahan di internal Partai Golkar menimbulkan keresahan bagi sejumlah calon kepala daerah dari partai penguasa Orde baru tersebut. Meskipun sudah ada islah terbatas yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Islah terbatas tidak membuat calon kepala daerah cukup percaya, tapi dengan jumlah 219 yang sudah diverifikasi calon kepala daerah oleh kedua tim penjaringan membuktikan bahwa AL dan ARB serius dalam Pilkada untuk memenangkan Partai Golkar," tandas Bowo.(yn)