JOMBANG (TEROPONGSENAYAN) - Indikasi adanya politik uang dalam muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang semakin kuat setelah muktamar berjalan. Salah satu ketua PBNU periode 1999-2010, Andi Jamaro di arena muktamar mengatakan, setiap PCNU (pengurus cabang NU) ditawari uang sebesar RP 15 juta sampai Rp 25 juta.

Uang ini, menurut Andi, digunakan untuk mendukung mekanisme AHWA (ahlul halili al aqdi) yaitu institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang ditaati. Institusi ini berisi orang-orang berpengaruh dalam jamiyyah NU, dan dibentuk karena keperluan khusus. Sistem AHWA inilah yang nanti akan memilih Rois Aam NU di muktamar.

Salahuddin Wahid atau Gus Solah yang merupakan salah satu kandidat ketua umum PBNU mengakui bahwa isu politik uang dalam muktamar NU bukan isapan jempol. Gus Solah menegaskan, praktik politik uang yang dilakukan oknum-oknum tertentu di NU merupakan ujian bagi organisasi itu.

Baca juga :Adik Gus Dur Minta Jokowi Hentikan Pencitraan

"Ini benar-benar menjadi ujian bagi NU, apakah akan kalah dengan uang atau tetap teguh dengan ideologi," ujar Gus Solah yang dihubungi TeropongSenayan, Minggu (2/8/2015) malam.

Gus Solah minta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permainan uang di muktamar NU ini untuk menghentikan aksinya.

"Ingatlah bahwa NU itu organisasi kebangkitan ulama. Bukan partai politik atau ormas biasa," pungkas Gus Solah. (mnx)