Desakan untuk reshufle kembali muncul dari sejumlah pihak, bahkan seolah-olah Presiden Jokowi hendak dipaksa untuk merombak personil kabinet sebelum pembacaan pidato kenegaraan 14/8/2015.

Padahal konsisi sosial dan politik relatif stabil. Juga kita dalam suasana perlu ketenangan merayakan HUT Kemerdekaan ke 70 RI. Para menteri pun tengah siapkan enerji untuk membahas RAPBN 2016 setelah nota RAPBN disampaikan ke DPR.

Maka dalam konteks ini, pemaksaan reshufle boleh jadi merupakan agenda terselubung dari kelompok kepentingan tertentu untuk menciptakan instabilitas di intern pemerintahan Jkw-JK.

Jika alasannya adalah meburuknya kondisi ekonomi di negeri ini, maka tak bisa langsung memvonis bahwa yang salah adalah para menteri terkait, karena niscaya terkait dengan kondisi ekonomi global.

Untuk mengukur kinerja para menteri pun masih belum bisa dilakukan karna mereka baru mulai kerja. Perlu dicatat bahwa salah satu ukuran kinerja yang utama bagi para menteri atau tingkat keterserapan anggaran dikaitkan dengan capaian hasil di lapangan yang bisa ditunjukkan langsung atau dirasakan manfaatnya oleh masuarakat.

Dan itu baru bisa dilakukan setidaknya setelah satu tahun penyelenggaraan program berikut anggarannya. Kalau sekarang..., lah...yang mana yg bisa diukur. Kan sulit sekali.

Akan masuknya figur menteri baru juga tidak mudah langsung tancap gas dan lalu menyulap lembaga yang dipimpinnya langsung berkinerja tinggi. Itu mustahil. Karna masih harus lakukan berbagai penyesuaian. Sementara bagi para figur menteri yang ada, tinggal memantapkannya.

Yang diperlukan adalah mengkoordinasikan para menteri itu sehingga bisa efektif dalam bekerja. Maka itulah sebabnya, mengapa seluruh warga bangsa ini menyadari agar membiarkan dulu Presiden Jokowi dengan para menterinya untuk bekerja menyelesaikan program-program mereka pada tahun anggaran 2015 ini seraya mempersiapkan program tahun 2016 nanti

Presiden Jokowi pun harusnya tak boleh terpengaruh dgn isu-isu dan atau desakan reshufle itu.(*)