JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lolosnya proyek kontroversial Menteri BUMN Rini Soemarno berupa pembelian 30 pesawat jenis Airbus A350 oleh PT Garuda Indonesia (Tbk) dinilai juga kesalahan DPR. DPR dianggap gagal memahami fungsinya karena turut meloloskan proyek tersebut.
Penilaian ini disampaikan oleh koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) Adhie M Massardi. Menurutnya, proyek itu mestinya tidak terjadi andai saja DPR, khususnya Komisi V dan Komisi VI memahami fungsinya sebagai lembaga pengawasan pemerintahan.
“Teman-teman Komisi V dan VI benar-benar telah gagal memahami fungsinya sebagai anggota DPR. Sebab meloloskan keinginan Meneg BUMN Rinso (Rini Soemarno) membeli 30 unit Airbus A350 bukan hanya kesalahan elementer anggota DPR, tapi bisa dikategorikan sebagai melakukan pembiaran terhadap potensi kerugian keuangan negara dan pembangkrutan maskapai penerbangan nasional PT Garuda,” jelas Adhie dalam keterangannya, Minggu (16/8/2015).
Seharusnya kata dia, Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementeriaan Perhubungan paham bahwa landaspacu hampir semua bandara di Indonesia kurang cocok untuk Airbus A350 yang memiliki bobot 8 ton lebih berat dari pesawat komersial biasa. Sehingga tidak mungkin dipakai untuk penerbangan domestik.
"Jika alasannya untuk penerbangan komersial Eropa-Amerika, Komisi VI yang membawahi BUMN semestinya paham bila penerbangan komersial rute tersebut nyaris membuat Garuda bangkrut karena tingkat isiannya tak lebih dari 30 persen. Akibatnya, 30 Airbus A350 yang dibeli dengan hutang luar negeri USD 4,5 milyar itu bakal jadi beban Garuda, yang bukan saja BUMN tapi sudah menjadi milik publik," jelasnya.
"Jangan lupa, pasti sulit bagi Garuda mengembangkan rute penerbangan komersial Eropa dan Amerika. Singapore Airlines yang sudah mapan di rute itu saja sudah mulai mengurangi jadwal penerbangannya."
Kenapa itu terjadi, karena penerbangan tersebut tak sanggup bersaing dengan maskapai dari Timur Tengah yang kian canggih dengan tiket lebih murah. Sebab bahan bakar penerbangan tersebut disubsidi secara besar-besaran oleh negaranya, seperti Emirates, Etihad Airways (Uni Emirat Arab) dan Qatar Airways (Qatar).
“Saya heran kenapa proyek kontroversial yang secara kasat mata berpotensi merugikan keuangan negara, dan patut diduga menimbulkan skandal korupsi dari komisi pembelian ini, bisa melenggang di depan mata para anggota DPR? Ada apa dengan mereka?” tanya Adhie.
Ia juga mengaku lebih heran ketika menyimak pernyataan militan dalam membela proyek pembelian 30 Airbus A350 itu oleh Meneg BUMN Rinso yang dilakukan Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia dan H Nasril Bahar yang merupakan anggota Komisi VI dari PAN.
Kedua anggota DPR ini menyerang Menko Maritim DR Rizal Ramli yang menyarankan agar Garuda membatalkan pembelian Airbus A350 yang dianggap bakal mubazir itu.
“Kalau pimpinan partai tempat Yudi Widiana Adia (PKS) dan Nasril Bahar (PAN) tanggap dan sensitif terhadap isu korupsi dan kolusi, sangat cukup alasan untuk memanggil keduanya, dan tanyakan kenapa membela yang salah secara terbuka dan militan," ujarnya.
“Saya yakin kalau mereka jujur menjawab, akan terungkap permaianan kotor di balik pemaksaan pembelian pesawat Airbus A350 yang tidak dibutuhkan oleh PT Garuda itu." (iy)
