JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendukung langkah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kerap mengkritik kebijakan pemerintah meskipun dia berada di lingkaran kekuasaan.
"Justru kita perlu Rizal Rizal yang lainnya," kata Effendi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Bukan tanpa alasan Effendi memuji langkah Rizal Ramli, pasalnya sudah hampir satu tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan namun tidak ada perkembangan yang berarti bagi Indonesia.
"Sekarang begini 10 bulan kabinet Jokowi apakah ada positifnya? Kan tidak ada, makanya di dorong untuk melakukan reshuffle," ujar mantan calon gubernur Sumatera Utara itu.
Namun Effendi mengaku heran dengan sebagian kalangan yang mengkritik tindakan Rizal Ramli. "Ko masuknya Rizal Ramli jadi dimusuhin. Dia satu dari 34 menteri lainya (yang punya kerja bagus). Biarkan saja yang 33 menteri tidak benar, bisa saja dia (33 menteri) hanya pragmatis cari makan saja, cari kerjaan saja buktinya penyerapan baru 10-15 persen alasanya tidak kondusif," ungkapnya.
Bahkan dirinya menilai, perencanaan pembangunan di pemerintahan Jokowi banyak yang tidak realistis, artinya banyak program yang hanya sekedar wacana tanpa ada kejelasan kongkrit.
"Boleh dia merencanangkan proyek-proyek tapi jangan proyek-proyek yang tidak realistis ini kan banyak proyek-proyek yang tidak realitis seperti bangun sekian waduk, bangun sekian jalan tol ini kan tidak realitis. Nanti aja lah 2019 kan ada presiden baru, tidak mengharuskan semua program di pemerintah Jokowi-JK," sindir dia.
Effendi menyarankan agar pemerintah saat ini bekerja sesuai dengan kemampuan anggaran, bukan sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau dipaksakan ini akan menimbulkan hutang, saat ini saja defisit 2,1 persen, ini suatu record yang jelek, apakah kita semuanya harus dengan pinjaman. Kita sudah terbebas dari hutang IMF masa kita masuk lagi ke Tiongkok yang tidak jelas juga," tandasnya.
Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut.
Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.
Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik.
"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK.
Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.
"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal.
JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri.
"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.(yn)
(yn)
