Opini
Oleh Muhammad Sarmuji (Anggota DPR RI, Fraksi Partai Golongan Karya) pada hari Kamis, 01 Okt 2015 - 12:03:38 WIB
Bagikan Berita ini :
Surat Terbuka Untuk Pimpinan DPR

Jangan Biarkan Rakyat Terus Menerus Menghujat DPR

601511_1443674944310.jpg
Muhammad Sarmuji (Sumber foto : Istimewa)

Kepada Yang Terhormat,

Pimpinan DPR RI

Di

Jakarta

Hal : Reorientasi DPR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring doa semoga Rahmat Allah senantiasa terlimpah kepada Pimpinan Dewan dalam menjalani kehidupan pribadi dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Sehubungan dengan banyaknya sorotan terhadap lembaga DPR RI, maka ijinkan saya untuk menyampaikan pendapat dan usulan.

Mengamati pemberitaan dan pendapat di media-media sosial serta pembicaraan di masyarakat, maka akan kita temukan sikap yang sinis terhadap lembaga yang kita cintai ini. Menurut saya, kita perlu melakukan reorientasi dalam menyusun program dan menjalankan tugas DPR.

Mohon ditimbang ulang dengan segenap kebijaksanaan. Menurut saya orientasi DPR saat ini lebih kepada melayani diri sendiri dibandingkan dengan usaha untuk memenuhi harapan rakyat yang diwakili.

Sejak awal kita disorot bukan karena perdebatan ide dan gagasan bagaimana mengelola negara yang lebih baik tetapi disorot karena keinginan kita untuk memuaskan diri sendiri.

Hingga sekarang rakyat tidak menemukan cukup bukti untuk sekedar bisa mengucapkan terima kasih kepada DPR karena telah menjalankan tugasnya dengan benar. Tetapi sebaliknya menemukan fakta yang melimpah untuk mengkritik bahkan menghujat lembaga yang terhormat ini.

Sebut saja perebutan kursi pimpinan, kenaikan tunjangan mobil, pembangunan kompleks parlemen, dan yang terakhir tentang kenaikan tunjangan DPR, di saat ekonomi kita sedang terancam krisis.

Kita seperti berada dalam kaca yang kedap suara, tembus pandang tetapi tidak bisa mendengar dan merasakan apapun yang ada di luar kita.

Namun demikian ada juga kebijakan yang menurut saya penting tetapi masih disalahpahami, yaitu: kebijakan program percepatan pembangunan daerah pemilihan yang seharusnya bisa memotong rantai birokrasi dan menutupi lubang perencanaan pembangunan.

Kita harus mendapatkan apa yang belum pernah kita miliki, yaitu, kepercayaan rakyat dengan mengarahkan orientasi kita kepada yang kita wakili. Mungkin terdengar klise, tetapi inilah yang sebenarnya kita perlukan.

Bila orientasi kita ke rakyat, maka segala energi dan usaha akan kita curahkan untuk melayani dan mengambil kebijakan yang penting untuk rakyat. Sebaliknya kita tidak akan pernah mengarahkan energi kepada sesuatu yang kita tidak berorientasi ke arahnya.

Di sinilah peran penting pimpinan dalam memberi arah bagi kegiatan dan program DPR agar sesuai dengan kepentingan rakyat yang diwakili. Supaya demokrasi tidak sekedar menjadi prosedur tetapi menyentuh aspek substansi, agar rakyat tidak ditinggalkan begitu hajatan pemilu selesai.

Dalam menjalankan fungsi representasi, kita perlu menemukan ide yang lebih cerdas untuk bisa menyerap aspirasi rakyat, melebihi ide membangun alun-alun demokrasi seperti yang dulu pernah digagas.

Alun-alun demokrasi selain akan hanya serupa monolog, aspirasi searah, juga sulit untuk menemukan solusi dari aktivitas yang sekedar unjuk perasaan. Kita harus menemukan cara agar apa yang penting bagi rakyat bisa kita hayati dan menjelma dalam pengambilan keputusan.

Ada baiknya pimpinan mengarahkan agar komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya secara periodik mengundang kelompok-kelompok rakyat, seperti: asosiasi-asosiasi, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok profesi dan kaum intelektual di bidangnya.

Saya tahu sebenarnya ini sudah dilakukan oleh DPR tetapi belum masuk agenda rutin, dan jikapun dilakukan miskin publikasi sehingga tidak terjalin relasi yang intens.

Jika diperlukan, kita bisa menyisakan satu hari dalam seminggu khusus untuk menemui perwakilan masyarakat sesuai dengan komisi dan alat kelengkapan dewan. Dengan demikian hubungan rakyat dan wakilnya akan senantiasa dekat.

Apa yang saya sampaikan menyangkut penguatan fungsi representasi hanya sekedar contoh belaka. Tetapi jika kita bersedia mengubah haluan, mengubah orientasi dari melayani diri sendiri menjadi berorientasi kepada rakyat, saya yakin kita akan menemukan segudang ide brilian yang mungkin belum kita fikirkan sekarang ini.

Jika kewajiban-kewajiban sudah kita jalankan, dan kondisi ekonomi sudah memungkinkan, saya yakin rakyat tidak akan keberatan terhadap usulan-usuan yang menyangkut tambahan fasilitas untuk memperlancar tugas-tugas dewan.

Sebaliknya, jika kita memperjuangkan hak kita mendahului kewajiban, rakyat selamanya akan menolak karena takut fasilitas yang kita nikmati bukan untuk menambah baik kerja kita, tetapi bisa makin menjadikan kita terlelap dalam kenyamanan.

Di akhir surat ini ijinkan saya meyakinkan pimpinan, bahwa Pimpinan bukan saja menjadi Pemimpin dari 560 orang anggota, tetapi adalah Pemimpin dari lebih dari 237 juta rakyat yang diwakilinya.

Keberhasilan Pimpinan dalam memimpin DPR sesungguhnya lebih ditentukan oleh persepsi dan apresiasi lebih dari 237 juta rakyat Indonesia daripada sekedar pujian dan sanjungan dari 560 orang saja.

Demikian surat ini saya sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 September 2015

Hormat Saya,

M. Sarmuji

No Anggota : A-287

(www.sarmuji.com)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #sarmuji  #dpr  #rakyat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Oleh Oleh: Saiful Huda Ems (Advokat, Jurnalis dan Aktivis 1998)
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat  riwayatnya di akhir Tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik ...
Opini

Selamat Datang di Negeri Para Bandit

Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.  Kejahatan ...