Opini
Oleh Salamuddin Daeng (AEPI - Jakarta) pada hari Jumat, 02 Okt 2015 - 17:38:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Lima Gebrakan Jokowi yang Membakar Ekonomi Indonesia

95Salamuddin-Daeng-mulkan.jpg
Salamuddin Daeng (Sumber foto : Mulkan Salmun)

Ekonomi Indonesia saat ini bagaikan hutan kebakaran, nilai dolar yang terus membumbung menghanguskan sedikit demi sedikit kekayaan Indonesia, bagai asap melayang ke luar negeri baik dalam bentuk aliran keluar modal asing, aliran pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Mengapa bisa terjadi? Ada lima gebrakan Jokowi yang secara langsung menyebabkan situasi ini.

1. Gebrakan awal Pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga BBM. Ekonomi Indonesia langsung mengalami lesu, bagai tubuh yang kehilangan darah. Kebijakan ini langsung menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi, dan langsung memukul daya beli masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM itulah yang masih terasa sampai dengan saat ini, tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pelaku usaha. Inflasi yang tinggi dan daya beli yang rendah memyebabkan investasi enggan masuk ke Indonesia, karena imbal hasilnya akan negatif.

2. Gebrakan Jokowi yang agresif membuat MOU dengan China dalam hal investasi dan utang. Puluhan MOU dibuat untuk mendapatkan utang China dan Investasi China. Padahal pelaku usaha internasional tau bahwa China tengah sekarat akibat perlambatan ekonominya, krisis utang publik yang besar dan ambruknya sektor property China. Langkah Jokowi yang bersandar pada China dinilai sebagai langkah membahayakan karena akan menjadikan Indonesia sebagai pelampung penyelamat ekonomi China.

3. Kebijakan Jokowi yang memicu inflasi tinggi tersebut diikuti dengan kebijjakan BI yang menaikkan suku bunga. Akibatnya langsung pada pelemahan kredit dan konsumsi yang selama ini menopang lebih dari 57% PDB Indonesia. Kebijakan BI yang menaikan suku bunga memicu bank bank menaikkan suku bunga gila gilaan, yang kemudian berdampak pada perlambatan kredit dan usaha.

4. Kebijakan Jokowi yang menetapkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang dipandang oleh para pelakuekonomi akan semakin memperparah defisit neraca berjalam Indonesia. Proyek proyek infrastuktur skala besar tersebut pastilah akan memicu impor gila gilaan sehingga akan menyedot cadangan devisa Indonesia.

5. Kebijakan Jokowi yang menetapkan target ambisius terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target kenaikan APBN yang sangat ambisius dalam APBN P 2015 hingga 30 % dinilai oleh lembaga lembaga keuangan internasional tidak masuk akal dan tidak akan tercapai, dikarenakan ekonomi sedang melemah baik nasional maupun global. Target kenaikan pajak dan cukai yang juga ugal ugalan langsung memukul ekonomi nasional, menyebabkan bangkrutnya perusahaan dan memicu PHK.

Hari hari ke depan adalah situasi yang rumit, baik karena inflasi tinggi, daya beli rendah, industri bangkrut, harga komoditi merosot, impor meningkat, aliran devisa keluar negeri tinggi, bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta yang besar. Apakah segudang masalah itu ada jalan keluarnya? Tergantung pak Jokowi sendiri.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #gebrakan jokowi  #jokowi  #paket ekonomi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pemberian Izin Impor Gula 2015: Ilusi Kejagung

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Senin, 04 Nov 2024
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang atas pemberian izin impor Gula Kristal Mentah tahun 2015 kepada perusahaan swasta PT AP, sehingga merugikan keuangan ...
Opini

Paradoksnya Paradoks

Ketika Prabowo Subianto berbicara tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan tegaknya keadilan di Indonesia, semangatnya tampak membara. Gema suaranya seolah beresonansi dengan berbagai tokoh ...