JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPD RI Abdul Gafar Usman mengatakan, komitmen pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) harus ditopang oleh struktur pembantu di bawahnya. Ia menilai, setahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK masih belum terlihat adanya koordinasi yang baik antarkementerian.
"Kita berharap presiden dan perangkat-perangkat kementerian dapat menjadi otomatis sistem. Secara umum pak Jokowi punya komitmen yang bagus. Tetapi, kalau tidak didukung otomatis sistem akan susah berjalan. Ini barangkali ke depan yang kita harapkan," ujar Abdul Gafar dalam diskusi bertema "Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?" di Cafe Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015).
Sejauh ini, kata Abdul, DPD terus melakukan monitor terhadap berjalannya pemerintahan. Karena, kata Abdul, DPD memiliki kewenangan untuk turut serta bersama pemerintah dalam memperkuat NKRI.
Setidaknya, kata Abdul, ada dua hal penting yang mesti menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah sepanjang perjalanannya selama setahun.
"Yakni adil dan makmur. Kita akan kokoh dengan dua nilai ini," sebutnya.
Disampaikan Abdul, keadilan dan kemakmuran harus diejawantahkan dengan kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat.
"Bukan mengentaskan kemiskinan ya. Tapi bagaimana menyejahterakan. Seperti di perbatasan misalnya. Bagaimana Mereka bisa berobat, anak-anaknya bisa sekolah, dan negara harus hadir disana," tuturnya. (mnx)