Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Rabu, 28 Okt 2015 - 23:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Gerindra Diminta Konsisten Beri Sanksi Kader di DPRD Pendukung PMP

47BUMD_DKI.jpg
Ilustrasi BUMD (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon akan memberikan sanksi kepada kader Gerindra yang ikut mendukung Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal itu,‎ pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi, meminta Fadli Zon konsisten dan membuktikan ucapannya memberi sanksi bagi kader yang membela kepentingan BUMD.

Dalam pandangannya, Amir melihat, ada indikasi pemberian PMP bagi BUMD bertujuan untuk menutupi kesalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam rendahnya penyerapan anggaran.

"Jadi, gencarnya pemberian PMP untuk BUMD agar APBD bisa diserap, sekaligus untuk menutupi ketidakmampuan Ahok mengelola pemerintahan daerah," ujar Amir dalam diskusi publik 'Setahun Jokowi-JK', di Warung Daun, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Karena itu, Amir menyimpulkan, kalau nantinya DPRD DKI dari Gerindra setuju PMP, berarti secara tidak langsung mereka telah membantu Ahok berbuat kesalahan.

"Jadi betul harus diberi sanksi. Saya kira Fadli Zon harus membuktikan ucapannya," tutur Amir. (mnx)

tag: #setahun kinerja jokowi  #rapor merah jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...