Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 02 Nov 2015 - 11:22:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Untuk Kritisi Pemerintah, PKS Wacanakan RAPBN Alternatif versi DPR

65PKS.jpg
PKS (Sumber foto : Ist)

"Contohnya catatan soal RAPBN, ke depan kita akan kritisi kebijakan Pemerintah sembari mengajukan RAPBN alternatif versi DPR," ujarWakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Mardani juga melihat setahun Pemerintahan Jokowi-JK, KMP banyak memberi kelonggaran dalam mengambil kebijakan. "Ke depancheck and balancebutuh oposisi yang kuat,"ujarnya.

Diketahui, PKS akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat,3-4 November 2015.

Disebutkan,salah satu agenda Mukernas ke-4 PKS adalah penyampaian pidato politik Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Mardani menerangkan pidato yang akan disampaikan Salim Segaf akan lebih menyampaikan pesan-pesan kepada kader dan seluruh bangsa Indonesia.

"Sementara hari kedua Presiden PKS akan lebih menekankan pada evaluasi satu tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK lewat kritik konstruktif," kata Mardani. (iy)

tag: #apbn-2016  #kmp  #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

AS Protes TKDN Indonesia, Eddy Soeparno: Industri Nasional Harus Tetap Diperkuat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 06 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno angkat bicara kembali mengenai tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia, yang salah satunya disebabkan protes pemerintah ...
Berita

Bank DKI Lakukan Pemeliharaan Sistem, Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemeliharaan sistem yang dilakukan Bank DKI saat ini turut mendapatkan atensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, ...